Kawal Pembahasan Omnibus Law 

0
161
Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono menyerahkan bendera pataka kepada ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto

RADAR PALEMBANG – Disaat pelantikan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Selatan periode 2019 – 2024, Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono mengingatkan seluruh pengurus harus mengawal pembahasan omnibus law.

Tak hanya pengurus di pusat, Joko mengingatkan juga peran sertanya pengurus di daerah. Meski masih dibahas pemerintah, belum di bawa ke legislatif, tapi pengawalan tersebut belum berhenti.

Mengingat, masih ada turunannya peraturan daerah atau Perda yang harus dikawal. “Di dalam negeri kita masih terus berjuang memperbaiki daya saing bahkan presiden menyadari daya saing salah satunya terus memperbaiki iklim investasi,”kata Joko.

Nah, sambung Joko, fokusnya (Gapki,red) bagaimana kita meminimalkan konflik regulasi yang pemerintah ingin buat di omnibus law dan yang dalam waktu dekat akan dibawa ke DPR.

“Kita harus ambil bagian di dalamnya dan berkontribusi, dan Gapki pusat terlibat aktif dalam menyusun dan merumuskan industri sawit dan tugas belum selesai baik di pusat dan cabang,”tegas Joko.

Meski sudah masuk diranah pembahasan antara eksekutif dan legislatif, Gapki wajib terus mengawal perkembangannya. “Pusat (pengurus Gapki,red) terus mengawal, juga pengurus di daerah. Karena selesai ini (pembahasan di DPR,red) masih ada turunannya,”jelas dia.

Ia menambahkan, ada peraturan presiden, peraturan menteri dan perdanya (peraturan daerah) karenanya Gapki pusat dan cabang harus terus komunikasi dengan pemerintah bahwa pengesahan omnibus law yang ditunggu-tunggu untuk memperbaiki iklim investasi.

Joko tetap mengingatkan kerjasama antar pengurus tetap di jaga. “Untuk terus membangun dan memperkuat kerjasama, kekompakan akan memudahkan kita bekerja makin baik,”ingat Joko kepada peserta yang hadir.

Serupa diungkapkan, Ketua Gapki Sumsel, Alex Sugiarto. “Salah satunya omnibus law mengenai cipta lapangan kerja, dimana akan membahas 1.134 pasal dalam 22 undang-undang,”kata Alex.

Banyak isu yang akan dibahas dalam kaitannya omnibus law, Alex menekankan agar ada pertumbuhan positif atas kebijakan tersebut, baik industri kelapa sawit dan penciptaan lapangan kerja. “Salah satunya mempermudah proses perizinan,”jelas dia.

Terkait industri kelapa sawit di Sumatera Selatan, Alex menyebutkan di Sumsel ada 1,468 juta hektar dengan kontribusi 9 persen dari 16,8 juta hektar secara nasional. Luasan tersebut, sambung dia, terdiri dari milik perusahaan swasta, pemerintah, petani plasma dan petani swadaya.

“Produksi CPO di Sumsel estimasi dirjen bun (direktorat jenderal perkebunan) ada 4 juta ton dengan kontribusi 8,5 persen dari total produksi 47,18 juta ton (per tahun,red),”ujar dia. (dav)

 

LEAVE A REPLY