Januari, BPR Pasar Operasional

0
1249

 

RADAR PALEMBANG – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pendanaan Prasarana Rakyat    (Pasar)  saat ini masih menunggu izin operasional akan dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat. Dari informasi yang dihimpun, izin akan dikeluarkan pada pekan depan tahun 2015.

Kepala  OJK  Sumsel, Fattahudin mengatakan, persetujuan izin prinsip terhadap kelengkapan dokumen sudah dinyatakan lengkap dan sudah diajukan ke pusat sekitar dua pekan lalu, saat ini masih menunggu izin operasional dari OJK pusat. “Sepertinya tidak tahun ini, kerena cuti bersama di tahun ini cukup banyak. Biasanya izin operasional itu sudah harus ada jawaban setidaknya satu bulan dari pengajuan izin prinsip. Diperkirakan pekan depan sudah ada jawaban,” kata dia, Senin (29/12).

Menurutnya, untuk mengeluarkan izin operasional harus melewati sejumlah tahap seperti rangkaian kegiatan studi kelayakan mulai dari kepengurusan, pemegang saham, komisaris, direksi dan sejumlah kesiapan lainnya. Jika semua unsur terpenuhi, OJK tinggal mengeluarkan izin operasional. “Umumnya saat kelengkapan dokumen dan kesiapan sudah terpenuhi izin operasional akan keluar, jika pun masih belum harus BPR harus memenuhi dokumen kelengkapan lain diminta,” jelas dia.

OJK Sumsel sendiri menurut dia nantinya akan melakukan peran dan tugas melakukan fungsi pengawasan perbankan sama seperti perbankan lainnya. Untuk izin perluasan jaringan nanti hanya melalui OJK Sumsel.

Mengenai penyertaan modal, menurut dia, untuk Provinsi biasanya Rp1 miliar namun berlaku dinamis. Beberapa tahun biasanya ada penyesuaian ketetapan modal yang tergantung dengan situasi kegiatan permodalan. “Sebenarnya tidak juga tiap tahun, Rp1 miliar lima tahun lalu tidak sama dengan sekarang, mungkin inilah yang bisa dipertimbangkan soal kekuatan modal perbankan,” sambungnya.

Pada intinya menurut Pattahudin, kehadiran OJK dalam fungsi pengawasan bank untuk melindungi debitur atau nasabah. Agar hak dan kewajiban tetap berjalan dengan sehat. OJK pun siap menerima berbagai bentuk pengaduan terkait perlindungan nasabah.

Sebelumnya, Asisten II Walikota Palembang Bidang Pembangunan dan Perekonomian Hardayani menyebutkan, Pemkot masih menunggu kapan kepastian izin  BPR  Palembang Jaya dikeluarkan. Seluruh syarat kelengkapan yang harus dilengkapi sudah dipenuhi. “Kesulitan  keuangan  yang membelit PT SP2J sempat membuat rencana operasional  BPR  terganggu sehingga ada perubahan kepemilikan saham dan manajemen  BPR  yang sebelumnya dikelola PT SP2J kini ditangani sepenuhnya oleh Pemkot,”pungkasnya.(tma)

 

LEAVE A REPLY