Izin – Pajak Sebabkan Produksi Minyak Turun

0
368

 

RADAR PALEMBANG– Produksi minyak Indonesia praktis menurun setiap tahun. Ada berbagai faktor yang menyebabkan produksi minyak nasional terus turun, di antaranya adalah hambatan birokrasi seperti izin dan pajak.

“Untuk bisa mengebor, perusahaan harus mengurus 69 izin. Sekarang ambil kontrak, lima tahun lagi belum tentu ngebor. Dulu tiga bulan bisa bor,” kata pengamat energi Kurtubi di acara diskusi migas di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (8/9).

Proses ini, lanjut Kurtubi, tentunya menghambat produksi migas padahal konsumsi terus meningkat. Selain izin, ada juga persoalan terkait perpajak. Saat masa eksplorasi saja, ada pajak-pajak yang dikenakan. “Dulu peraturan pajak nggak ikut. Sekarang dia ikut bayar pajak lain-lain. Banyak beban pajak ditangung investor saat eskplorasi,” tuturnya.

Selain itu, Kurtubi juga menyoroti Undang-undang Migas saat ini. Dulu PT Pertamina (Persero) bertindak sebagai regulator dan operator migas. Pertamina bisa menentukan lokasi-lokasi untuk dikerjasamakan.

Akibat dikelola Pertamina, proses izin hingga gangguan di level bawah relatif minim. Produksi minyak pun bisa di atas 1 juta barel per hari. “Dulu Pertamina yang urus izin ke pemda sampai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kalau Pertamina urus nggak bisa diperas. Sekarang investor yang urus karena SKK Migas nggak bisa,” jelasnya.

Ia pun mengusulkan agar SSK Migas (dahulu BP Migas) untuk dibubarkan. Tugas SKK Migas agar dikembalikan ke Pertamina layaknya di Malaysia sampai Saudi Arabia.”Bisa dikelola oleh perusahaan negara. Seperti Malaysia, Aljazair, Arab Saudi,” sebutnya.

Jika persoalan izin, pajak, hingga keberadaan SKK migas dievalusi, Kurtubi meyakini produksi minyak bisa meningkat. “Reserve dari data resmi Kementerian ESDM itu 50 miliar barel. Kalau data geologistinternasional bisa 80 miliar barel. Proven reserve baru 3,5 miliar barel. Angka cadangan yang kecil akan habis dalam waktu 10 tahun kalau nggak ada cadangan baru,” jelasnya.

Ungkap Kasus Migas Rp 1,3 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus migas senilai Rp 1,3 triliun. Tersangkanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Batam dan pengusaha kapal Ahmad Mahbub alias Abop.

Kepala PPATK M Yusuf dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny Sompie pun menggelar konferensi pers mengenai tertangkapnya penyeludup migas sebesar Rp 1,3 triliun pada hari ini, Senin (8/9/2014) di Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta.

Sebelumnya, Bareskim Polri tengah memburu pengusaha kapal Ahmad Mahbub terkait rekening gendut milik PNS Pemkot Batam Niwen Khairiah, senilai Rp 1,3 triliun. Diduga uang itu hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Niwen, dari hasil bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.

“AM itu pemilik kapal, pemain minyak. AM sudah dicekal, pada saat beliau akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Yang bersangkutan belum ditahan,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Rahmad Sunanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 3 September.

Dia menjelaskan, dalam perkembangan penyidikan untuk TPPU dengan predicat crime tindak pidana suap, gratifikasi, dan korupsi atas perkara BBM ilegal di Batam itu pihaknya telah menahan 4 tersangka.

Selain NK PNS Kota Batam, polri juga menahan Yusri (55), karyawan Pertamina Region I Tanjung Uban, tersangka Du Nun alias Aguan atau Anun (40) PHL TNI AL, kontraktor yang bertempat tinggal di Bengkalis, Aripin Ahmad (33) PHL TNI AL yang bertempat tinggal di Dumai dan Niwen Khairiah (38) PNS Pemkot Batam. (dtf)

LEAVE A REPLY