Informal Terpinggirkan

0
741

 

RADAR PALEMBANG – Meski upaya kuat yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah terutama bergerak di sektor informal untuk memiliki rumah, namun hal ini sulit direalisasikan. Perbankan masih sulit untuk melaksanakan progam ini, karena sejauh ini bank belum bisa mengucurkan pembiayaan KPR untuk pegawai informal. Kepala Divisi Kredit Subsidi BTN Eduardi mengungkapkan, tahun ini BTN sudah membiayai sekitar 2,5 juta unit rumah. Sekitar 300 ribu di antaranya merupakan rumah subsidi. Dan hampir semuanya merupakan pegawai sektor formal.

“Dari total 300 ribu unit rumah subsidi yang sudah dibiayai, mayoritas dari kalangan pegawai sektor formal. Bank BTN masih belum bisa mengucurkan pembiayaan KPR untuk pekerja sektor informal, sebab perusahaan tentu tidak bisa menggarap bisnis yang penuh resiko,” kata Eduardi.

Sejauh ini, katanya, hampir semua bank masih menghindari pengucuran kredit ke masyarakat yang belum bankable. Faktor resiko masih menjadi kendala, padahal, berdasarkan program dari pemerintah seharusnya perbankan juga ikut memperhatikan kondisi masyarakat kalangan bawah. Terutama untuk perusahaan BUMN yang sejauh ini masih menganut pola profit oriented semata, tanpa memikirkan kondisi masyarakat yang belum memiliki rumah.

Sektor informal masih terkendala masalah income meraka. Sulit rasanya jika bank memberikan pinjaman, sementara kondisi keuangan nasabah masih sulit untuk mencukupi pembayaran angsuran setiap bulannya. Sebab, ketika bank mengucurkan kredit ke nasabah seperti itu tentu resiko bisnis seperti kredit macet sangat besar potensinya.

“Secara terang-terangan kami sampaikan, kalau BTN sejauh ini masih belum bisa memberikan KPR kepada pegawai sektor informal, meski ada perubahan pemda sebagai penjamin, kami masih belum bisa. Sebab hal ini sudah merupakan aturan baku di perusahaan. Kami tidak mungkin bunuh diri dengan menggarap bisnis yang penuh resiko,” kata dia.

Ketika masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memang membutuhkan rumah, bank BUMN tentu tidak bisa berbuat banyak. Namun ia menyarankan, ketika MBR ini memang sudah darurat membutuhkan rumah, kemungkinan besar bisa melalui Kemenpera sebab hal ini merupakan ranah pemerintah.

Selain pemerintah melalui Kemenpera, biasanya pemerintah daerah sudah memiliki program tersendiri untuk membantu pegawai sektor informal untuk memiliki rumah, baik melalui progam sewa rumah, Rusunawa, atau progam kredit murah tanpa DP yang merupakan program kewenangan pemerintah daerah.

Apa tanggapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait masalah ini? Pengawas Bank Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Husni Naparin mengungkapkan, OJK selaku otoritas pengawas perbankan tidak bisa mencampuri masalah bisnis bank. Sebab penentuan bisnis merupakan wewenang dari direksi yang sudah berkoordinasi dengan komisaris.

“Permasalahan penyaluran kredit bisanya terkendala masalah agunan. Hal ini merupakan kewenangan dari bank, sebab agunan bukan syarat wajib bagi debitur yang hendak meminjam dana di bank,” kata dia.

OJK memang mengharuskan bank menyalurkan kredit ke sektor mikro, namun ketika bank merasa enggan OJK tidak bisa memaksa, karena kemampuan pembayaran debitur semuanya diketahui oleh pihak bank sendiri. (iam)

LEAVE A REPLY