Industri Tercekik Harga Gas

0
629

 

 

RADAR PALEMBANG- Harga gas industri dalam negeri yang belum kunjung turun hingga saat ini, sangat memberatkan. Biaya operasional industri yang menggunakan bahan bakar gas alam, membengkak melebihi 50 persen dari biaya operasional.  Harga Liquefied Natural Gas (LNG) yang terus mengalami peningkatan, membuat PT Pusri Palembang harus mengeluarkan biaya ekstra. Belum lagi, pembayarannya menggunakan dolar Amerika Serikat, itu artinya harga gas yang dibayar tergantung nilai kurs.

Hal tersebut juga dibenarkan PT Pusri Palembang sebagai salah satu industri yang menggunakan gas sebagai bahan bakar. Melalui Corporate Secretary, M Zain Ismed, Minggu (27/3) mengatakan, harga gas alam dalam negeri masih tinggi. Malah, untuk Pusri setiap tahun harganya naik. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harga gas dunia yang cenderung turun, mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Bahkan, saat ini harga gas dunia sudah ada di bawah 3 dolar AS per MMBTU.

“Sedangkan kebutuhan gas alam untuk pabrik existing kini berjumlah empat pabrik yaitu Pusri 1B, Pusri 2, Pusri 3, dan Pusri 4, sebanyak 225 MMBTU,” kata Zain Ismed.

Dilanjutkan Ismed, sementara dari segi biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan bakar gas guna memproduksi urea sesuai HPP, mayoritas dari biaya produksi yang ada digunakan untuk membeli gas alam, atau angkanya sekitar 70 persen.

Angka tersebut cukup signifikan. Apalagi ditambah dengan transaksi atau pembayaran gas alam menggunakan dolar AS, padahal gas tersebut dibeli di dalam negeri. “Jika terjadi fluktuasi nilai tukar kurs USD seperti sekarang, maka beban biaya yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi dan memberatkan,” terangnya.

Dengan demikian, hal tersebut dapat memperlemah daya saing industri pupuk nasional, bahkan menjadi ancaman masuknya pupuk impor ke dalam negeri. Untuk itu, kata Ismed, pihaknya sendiri telah melakukan beberapa langkah untuk bertahan di tengah situasi sulit seperti sekarang. “Kami sudah melakukan langkah-langkah efesiensi besar-besaran, terutama untuk menekan biaya umum yang tidak terkait langsung dengan nilai tambah perusahaan. Sejauh ini hasilnya mampu menekan biaya sebesar 25 persen,” katanya.

Ismed menambahkan, kondisi semakin berat manakala, perusahaan harus juga membayar pinjaman KMK dari perbankan untuk menutupi biaya operasional. “Piutang subsidi belum dilunasi dari pemerintah sekitar Rp 3 triliun dari tahun 2015 lalu. Maka dari itu agar operasional tetap berjalan maka kami mencari pembiayaan sementara dari perbankan,” terangnya.

Sementara itu, sejumlah kalangan meminta pemerintah mengevaluasi margin dan biaya distribusi trader gas di tingkat hilir yang dinilai tinggi sehingga memberatkan industri sehingga kian sulit bersaing.

Pengamat ekonomi, Yan Sulistio berpendapat, keberadaan “trader kertas”, membuat margin distribusi di hilir menjadi jauh lebih besar dibandingkan margin di hulu, belum lagi ditambah biaya toll fee yang memang cukup besar. “Ini yang harus dibenahi. Bahkan, kalau perlu dihapuskan saja sistem trader kertas itu karena sangat memberatkan bagi konsumen,” kata dia.

Menurut dia, seharusnya pemerintah yang mengatur dan menetapkan harga tersebut, bukan membiarkan pengelola gas yang mengatur. Apalagi jika yang berperan adalah “trader kertas”. Terkait hal itu, Yan menyatakan, sistem open acces bisa menjadi pilihan dalam distribusi gas dalam negeri, terutama, jika keberadaan para trader kertas bisa diatasi.

Dalam hal ini, pemilik pipa bisa menyewakan pipa-pipa kepada BUMN lain untuk kemudian saling bersinergi. “Pemerintah bisa mengatur sehingga sesama BUMN saling mendukung,” katanya.

Kemudian, seharusnya pemerintah mengevaluasi harga gas yang saat ini yang terlampau mahal. “Kalau harga di hulu saja sudah bisa diturunkan, mengapa di hilir tidak? Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi dan kajian agar harga bisa turun. Margin pemilik pipa juga harus dievaluasi,” katanya.

Menurut dia, harga gas untuk industri yang mencapai 9 – 10 dolar AS per MMBTU, membuat industri dalam negeri tidak bisa bersaing dengan pesaingnya. Untuk itu, tambahnya, jangankan membandingkan dengan harga di luar negeri yang hanya 3,7 dolar AS, membandingkan dengan kondisi 15 tahun lalu saja, sudah jelas bahwa harga gas seharusnya bisa jauh lebih murah. “Bagi kami, industri pengguna gas, kondisi ini ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Di saat dolar terus naik, kami masih harus membayar mahal gas,” katanya. (tma)

 

LEAVE A REPLY