Harga Avtur Ketinggian

0
645

 

RADAR PALEMBANG – Akibat harga bahan bakar jenis avtur mahal, Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berencana mengizinkan perusahaan minyak swasta untuk memasok avtur ke sejumlah bandara. Wacana tersebut mendapatkan reaksi keras dari sejumlah pihak, khususnya Serikat Pekerja Pertamina (SPP).

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit III Plaju, Dicky Firmansyah mengatakan, rencana kebijakan tersebut sama saja dengan pemerintah berpihak kepada swasta dalam hal ini perusahaan asing.

“Anehnya rencananya swasta diperbolehkan memasok avtur tidak kesemua bandara. Artinya hal tersebut sama saja mengkerdilkan Pertamina,” kata dia, di hadapan sejumlah awak media, Rabu (16/9)

Dikatakanya, tugas penyediaan avtur bagi industri penerbangan nasional telah dijalankan dengan baik oleh pertamina selama lebih dari 55 tahun. Selain itu, pasokan dari Pertamina juga bukan hanya di bandara besar melainkan juga sejumlah bandara remote seperti Tual, Kaimana, Natuna, dan Waingapu. “ Pihak swasta nantinya tentu akan lebih memilih untuk dapat memasok avtur ke bandara-bandara besar saja, yang tentunya memiliki maksud hanya menyuplai dengan harapan keuntungan tertentu,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, Pertamina memiliki layanan avtur di 62 bandara di seluruh Indonesia dan Timor Leste dengan continuity of supply, safety dan quality yang telah memenuhi standar internasional untuk mendukung pertumbuhan industri penerbangan dalam negeri. “ Jadi sangat disayangkan jika misi mulia tersebut ternyata tidak mendapatkan dukungan,” sebutnya.

Disinggung mengenai harga, Dicky menyebutkan, nilai jual avtur dari Pertamina tidaklah yang termahal jika dibandingkan pada sejumlah bandara di sejumlah Negara tetangga lainya. Ada beberapa factor dalam pertimbangan mematok harga avtur, pertama kondisi sejumlah kilang minyak yang terbilang tua yang menyebabkan biaya produksi juga besar, selain itu, adanya fee cash dari kementrian perhubungan. “ Intinya, haga jual avtur di sejumlah bandara besar yang ada sekaligus juga menjadi subsidi untuk keberlangsungan pasokan avtur di bandara remote,” terangnya.

Dicky menambahkan, saat ini suplai minyak mentah ke Pertamina memang ada yang berasal dari impor, hanya saja produksinya tetap dilakukan di dalam negeri. “ Selain itu, produksi yang dihasilkan Pertamina tidak defisit yang mengharuskan pemerintah memberikan kewenangan swasta menjual avtur di badara,”pungkasnya.

Pertamina Pangkas Keuntungan

Pemerintah mengkritik harga avtur PT Pertamina (Persero) yang terlalu mahal 20-22% dari harga internasional. Menyikapi kritikan tersebut, BUMN energi ini siap menurunkan harga avturnya salah satunya memangkas margin usahanya hanya 5 persen.

“Kasih kami waktu dan kesempatan untuk berusaha melakukan segala daya agar harga avtur bisa turun,” kata Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang, Rabu (16/9).

Bambang mengatakan, pihaknya akan melakukan efisiensi dari segala bidang, salah satunya dengan memangkas margin usaha penjualan avtur menjadi hanya 5%. Namun Bambang tak menjelaskan berapa margin yang didapat sebelumnya. “Efisiensi di segala bidang akan kami lakukan termasuk menurunkan margin usaha menjadi sekitar 5% saja,” ucap Bambang.

Bambang mengakui, bisnis penjulan avtur Pertamina di bandara-bandara besar di Indonesia menguntungkan. Tapi, keuntungan tersebut digunakan untuk menutup kerugian penjualan di banyak bandara kecil hingga pelosok daerah.

Pertamina selaku BUMN harus hadir di daerah pelosok negeri walaupun itu bukan menguntungkan. Menurutnya, tak ada perusahaan swasta termasuk asing yang mau menjual avtur ke bandara kecil karena sudah pasti rugi. “Karena itu kami mohon kepada pemerintah, kami siap menurunkan harga avtur termasuk dengan memangkas margin usaha. Tapi tolong kami diberikan solusi untuk pasokan avtur dibandara-bandara kecil,” katanya.

PPN Tak Bisa Dihapus

Salah satu sebab harga avtur di Indonesia khususnya dari PT Pertamina (Persero) mahal karena kena berbagai pajak, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Untuk menghapusnya tidak mungkin, kecuali mengubah undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentan PPN.

“Avtur kena PPN 10%, tidak bisa nggak karena undang-undang menyatakan itu,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito, Rabu (16/9).

Sigit mengatakan, agar avtur tidak dikenakan pajak, pemerintah tentunya harus melakukan perubahan atau revisi undang-undang, agar avtur dikecualikan dari pengenaan PPN 10 persen. “Dan sampai saat ini tidak ada kebijakan merevisi. Mengubah Undang-Undang kayaknya nggak mungkin. Itu kan sudah ada di undang-undang, avtur termasuk barang yang dikenakan pajak, tidak dikecualikan. Avtur, bensin itu kena PPN 10%,” ujarnya.

Walaupun sebenarnya penurunan harga avtur juga keinginan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sigit menyarankan agar penurunan harga avtur bukan dilakukan dengan cara pemangkas PPN 10%, melainkan dari pos yang lain. “Pak Jokowi harus mengubah undang-undang (kalau avtur tak kena PPN). Tapi jangan dari pajak, pokoknya bukan pajak, pangkas dari pos lain saja,” tutup Sigit.

Seperti diketahui, avtur di Indonesia selain mahal dari awal karena kondisi kilang yang sudah tua. Di mana ketika keluar dari kilang harga avtur sudah 5% lebih mahal daripada harga internasional atau impor. Mahalnya avtur juga karena pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%), ada lagi biaya sewa peralatan dari PT Angkasa Pura selaku pengelola bandara. (tma/det)

LEAVE A REPLY