Hardi: Pemkot dan Pedagang Harus Duduk Bareng

0
197

 

RADAR PALEMBANG – Terkait blokade Jalan Sudirman yang terjadi sekitar pukul 10.00 WIB oleh sejumlah Pedagang Toko Sudirman ditanggapi serius oleh Hardi ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Palembang Hardi.

Menurut Hardi, blokade jalan tersebut merupakan puncak dari kekesalan pedagang Sudirman karena kebijakan Pemkot Palembang menerapkan Undang-undang No 22 tahun 2009 pasal 43  tentang larangan parkir di jalan nasional (utama). “Pemkot dalam menerapkan peraturan tersebut tanpa mengajak pedagang tersebut duduk bersama,”katanya.

Harusnya sebelum kebjiakan itu diterapkan, sambung Hardi, pemkot harus duduk bareng dengan pedagang mencari solusi sehingga jika peraturan itu diterapkan pedagang tidak kalang kabut seperti saat ini. “Mereka sudah puluhan tahun tinggal dikawasan Sudirman,”ucapnya

Saat ini setelah kebjiakan itu diterapkan, pedagang tidak hanya pendapatannya turun hingga 70 persen tapi sudah mulai mengurangi pegawai karena tak sanggup lagi membayar gaji. “Saya harap ini jadi perhatian pemkot Palembang,”terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Kurniawan mengatakan dirinya meminta kepada masyarakat untuk mendukung peraturan demi ketertiban lalulintas. “Aturan sudah sesuai dengan Undang-undang No 22 tahun 2009 pasal 43  tentang larangan parkir di jalan nasional (utama),” ujarnya, kemarin.

Dia mengatakan untuk menjalankan aturan tersebut, pihaknya melakukan razia pada hari ini (kemarin).”Ini razia rutin kita agar lalu lintas lancar dan tidak macet, namun pada saat kita melakukan penindakan terjadi konflik. Ada beberapa oknum pemilik toko yang memblokade jalan,” jelasnya.

Kurniawan menyebutkan, dari penindakan pihaknya berhasil mengangkut tiga unit motor dan tiga unit mobil. dan kendaraan yang di angkut tersebut karena sudah parkir di trotoar namun sudah dikembalikan lagi dengan syarat membuat surat pernyataan bermaterai.

Begitu juga dengan tiga unit mobil yang digembok sudah dilepas. “Petugas dishub bersama pihak kepolisian mengamankan pemilik kendaraan. Untungnya tidak ada kekerasan selama razia,” katanya.

Lanjutnya, bagi pelanggar akan dikenakan sanksi denda tilang dan dilanjutkan ke pengadilan. larangan parkir di bahu jalan dimulai dari Bandara-Jakabaring. Kemudian jalan utama lainnya yang juga ikut dirazia.

“Kami sudah penyediaan kantong parkir, yang kami arahkan ke Cineplex tetapi pemilik toko banyak yang tidak mau dengan alasan jauh. Waktu itu sudah kita berlakukan tarif 2.000 khusus pemilik toko seharian,  tetapi tetap tidak mau,  begitu juga saat kita siapkan suttle bus untuk mengangkut dan mengantar pemilik toko tapi nyatanya sepi,” terangnya.

Kedepan pihaknya akan tegas menindak pelanggar-pelanggar parkir dan ia meminta kepada masyarakat untuk mendukung peraturan demi ketertiban lalulintas. “Kita mengimbau kepada masyarakat agar dapat melapor jika ada oknum yang menyalahi aturan dan kita tidak segan-segan untuk menindaktegas,” tegasnya. (sep)

 

LEAVE A REPLY