Fokus Kembalikan Uang Negara

0
226

RADAR PALEMBANG,  Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum badan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Namun, bagaimana menekan kerugian negara. Selain itu, revisi UU KPK dinilai perlu. Tujuannya agar jangan sampai ada lembaga negara yang superbody.

Hal itu ditegaskan Calon pimpinan (capim) KPK, Irjen Pol Firli Bahuri. Menurutnya, jika dirinya menjadi komisioner KPK 2019-2023, fokus pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian dan pengembalian aset negara. “Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Yakni kembalikan kerugian negara dan pengembalian aset negara,” tegas Firli dalam uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9) malam.

Selain itu, kerja koordinasi, supervisi dan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum. Firli menilai hal itu belum maksimal. Sebab, divisi koordinasi dan supervisi di KPK belum berdiri sendiri. Namun masih menjadi sub-divisi Deputi Pencegahan. “Koordinasi dan supervisi harus menjadi bidang sendiri. Karena itu tugas pokok KPK. Ke depan, KPK harus disesuaikan dengan tugas pokoknya,” papar jenderal polisi bintang dua ini.

Dia telah menyiapkan 13 program apabila terpilih menjadi komisioner KPK. Di antaranya , pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang unggul. Penguatan sistem mitigasi, penguatan implementasi regulasi pengembalian aset negara dan peningkatan koordinasi antar-lembaga. “Penguatan koordinasi kelembagaan KPK menjadi fokus ke depan. Karena ibarat kapal yang berjalan menempuh samudera luas, kalau mau selamat, maka semua awaknya harus satu tujuan,” pungkasnya.

Jangan Ada Lembaga Superbody

Terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi. Tujuannya memastikan tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kewenangan superbody.

Menurut Hendro, hal tersebut merupakan salah satu poin dalam focus group discussion (FGD) tentang Revisi UU KPK yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), di Jakarta, Kamis (12/9). Pembahasan dalam FGD mengenai Revisi UU KPK yang dihadiri sejumlah guru besar di bidang hukum. “Pembahasannya mengerucut, bahwa tidak diinginkan ada superbody pada lembaga apa pun di negara ini,” tegasnya.

Lembaga superbody adalah lembaga negara yang tidak diawasi. Dikatakan, semua lembaga negara harus diawasi dan dikontrol. Sehingga tidak sewenang-sewenang dalam bertindak dan membuat keputusan. “Tidak boleh ada lembaga yang tidak ada pengawasan. Hanya Tuhan yang tidak diawasi,” bebernya.

Adanya lembaga negara yang superbody menjadi seperti negara dalam negara. Lembaga negara yang ada, harus masuk dalam tiga cabang kekuasaan yang independen. Yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, harus masuk dalam tiga cabang kekuasaan tersebut. Tidak bisa terlepas dari ketiganya,” terang Hendro. (rh/fin)

LEAVE A REPLY