ESDM Tingkatkan kordinasi dengan KPK Cabut 47 IUP di Sumsel

0
658

 

RADAR PALEMBANG – Kementrian ESDM terus melakukan penataan kegiatan pertambangan di Indonesia. Hasil kordinasi Kementrian ESDM bersama Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) ratusan Iziun Usaha Pertambangan di Indonesia dicabut, sebanyak 47 perusahaan berada di Sumsel.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara atau Minerba Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan, pihaknya melakukan tindakan tegas terhadap 47 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sumsel. Tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha tersebut dilakukan sebab tak melengkapi izin angkutan dan penjualan batubara. ‘’Pencabutan IUP bagian dari penataan kegiatan pertambangan minerba di Sumsel,’’kata Sukhyar, Kamis (20/11).

Selain mencabut izin, penataan oleh pemerintah juga melingkupi pemeriksaan status usaha. Menurutnya ada perusahaan yang mengantongi IUP dengan status non Clean and Clear (CnC). Setidaknya sudah 237 IUP di wilayah Sumatera yang dicabut oleh Kementerian ESDM.

‘’Kalau di Sumsel ada 47 IUP, Jambi mencapai 111 izin, Bangka Belitung sebanyak 13 izin dan Kepulauan Riau sedikitnya 66 IUP. Secara nasional terdapat 4.724 IUP non CnC atau 44,32 persen dari total IUP yang mencapai 10.657,’’ paparnya.

Sukhyar menilai perlu ketegasan penetapan status IUP yang sampai saat ini belum menjadi CnC. Pemerintah sudah memberi tenggat waktu hingga 31 Desember 2014 bagi pemerintah daerah menata IUP yang non CnC.

‘’Sebelum itu dilakukan, maka lokasi tambang ditetapkan menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) atau Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Kami sudah berusaha menyederhanakan perizinan dengan memangkas jumlah izin dari 56 menjadi 26 jenis. Izin yang kami pangkas itu merupakan kewenangan ESDM. Sisanya kewenangan kementerian lain maupun Pemda,’’ ujarnya.

Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengatakan, langkah koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK dan melibatkan berbagai intansi itu sangat efektif untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Sumsel. Hasilnya kata Alex berimbas pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

Menurut Alex, Sumsel telah melakukan upaya menata pertambangan seperti rekonsiliasi jumlah IUP, melakukan penagihan tunggakan PNBP, mengalihkan domisili NPWP IUP dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih IUP.

‘’Kita yakin langkah yang cukup tegas ini tidak membuat minat investasi di sektor minerba jadi turun. Justru ini bagus karena tidak ada lagi yang berani macam-macam soal izin, aturan mainnya semakin jelas,’’pungkasnya.(can)

 

 

LEAVE A REPLY