Efek Pilkada DKI Jakarta Terhadap Pilkada Sumsel 2018

0
915

 

 

 

 

RADAR PALEMBANG, Berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survey, pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno unggul telak atas pasangan petahana Basuki Tjahaya Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Pasangan nomor urut 3 yang diusung oleh Gerindera dan PKS tersebut unggul dengan selisih hampir satu juta suara atas pasangan yang diusung oleh PDI P, Golkar, Nasdem dan Hanura.

Kemenangan yang diraih oleh pasangan Anies-Sandi, merupakan kemenangan bersama berkat kerjasama tim dan koalisi partai politik yang begitu solid dalam mendukung pasangan calon tersebut.

Koalisi Gerindera-PKS pada Pilkada DKI Jakarta, kemungkinan berlanjut pada Pilkada Sumsel 2018 seperti yang pernah disebut oleh kedua petinggi parpol beberapa hari lalu setelah hasil quick count Pilkada DKI di rilis. Kemenangan koalisi dua parpol tersebut diharapkan mampu di duplikasi di Sumsel dan bisa dilanjutkan pada Pilpres 2019.

Selain koalisi lanjutan, strategi dan pemanfaatan konsultan politik dalam PIlkada DKI juga bisa diterapkan dalam pilkada Sumsel nanti. Tidak diragukan lagi, peran konsultan politik sangat penting dalam setiap Pemilihan. Hampir semua pasangan calon Gubernur DKI didampingi oleh konsultan politik.

Pasangan Anies-Sandi didampingi PolMark Indonesia dan Pasangan Basuki-Djarot didampingi Charta Politica. Dengan pendampingan konsultan politik, kampanye kandidat akan menggunakan tekhnik dan strategi modern untuk memenangkan Pilkada. Konsultan politik adalah sebutan orang-orang profesional yang memiliki keahlian dalam merekomendasikan dan menjalankan taktik kampanye demi kemenangan seorang calon atau partai politik dalam sebuah Pemilu.

Biasanya, konsultan politik akan melakukan survey pemetaan suara secara berkala yang dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekali. Survey ini sangat membantu untuk menyusun langkah dan tekhnik kampanye apa yang akan digunakan. Tanpa survey, strategi kampanye tidak akan mengarah kepada program apa yang diinginkan publik.

Kemenangan yang diraih oleh pasangan Anies Sandi bukanlah proses yang instans. Dibalik kemenangan tersebut terdapat peran lembaga survey dan konsultan politik. Para konsultan politik menganalisis dan memberikan rekomendasi tentang strategi yang harus digunakan dalam melakukan kampanye sesuai dengan konsep teori marketing politik.

Kemenangan dalam Pemilu dewasa ini tidak lagi hanya ditentukan oleh pemilikan dana besar (Financial Capital), tampilan kandidat (Social Capital), status sebagai petahana (Political Capital), atau kuatnya dukungan partai politik. Apabila pasangan calon yang kampanyenya dikelola dengan manajerial yang efisien oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya, yakni dengan menggunakan jasa konsultan politik, maka pintu jalan menuju kemenangan bukan tidak mungkin terbuka lebar.

Tentunya kita masih ingat dengan Pilkada DKI 2012 lalu, dimana PDIP dan Gerindra mengusung Jokowi dan Ahok. Elektabilitas pasangan tersebut sangat rendah ketika mendaftar sabagai calon peserta Pilkada saat itu. Hampir semua lembaga Survey menjagokan Fauzi Bowo yang akan menang dalam pertarungan Pilkada DKI 2012. Namun, hasilnya berbeda. Penunjukkan tim kampanye dan konsultan politik yang tepat, serta program yang populis, akhirnya pasangan Jokowi-Ahok menang secara mengejutkan dalam pilkada 2012 yang lalu.

Pengaruh Pilkada DKI Jakarta lainnya yang kemungkinan besar dapat diduplikasi di Sumsel adalah “slogan kampanye” seperti yang diusung oleh pasangan Anies-Sandi yaitu “maju kotanya bahagia warganya”. Pemilihan kata yang tepat disaat publik Jakarta sering mendapat tekanan dari gubernur petahana, pasangan Anis-Sandi tampil dengan keramahan dan kesantunanan, yaitu membangun tanpa menggusur.

Slogan tersebut penting, karena kemungkinan besar warga DKI sudah jenuh dengan kemacetan dan banjir. Untuk itu, warga DKI membutuhkan ketenangan dan sosok pemimpin yang memberikan ketenangan kepada warganya, bukan malah sebaliknya.

Melihat perolehan suara partai politik pada Pileg Sumatera Selatan 2014 yang lalu, maka dapat dipastikan, tidak ada satupun partai politik yang mampu mengusung calon gubernur tanpa koalisi. Meskipun PDI P, Demokrat, Golkar dan Gerindera meraih suara cukup signifikan, namun suara mereka tidak memenuhi 20 persen kursi di DPRD, karena syarat untuk mengusung pasangan calon sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 tahun 2015 dan UU Nomor 10 tahun 2016, adalah 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD.

Untuk itu, melihat hitung hitungan kursi di DPRD Sumatera Selatan, kemungkinan dalam Pilgub Sumsel 2018 akan muncul 4 pasangan bakal calon yang berpotensi ikut dalam pertarungan Pemilihan Gubernur. Keempat bakal calon tesebut kemungkinan diusung oleh koalisi Demokrat, koalisi Gerindra-PKS, koalisi Nasdem dan Gabungan Partai politik sehingga memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon dalam pilgub nanti.

Dari kemungkinan keempat bakal calon yang akan maju, semuanya rata rata memiliki elektabiltas dan popularitas yang sama satu sama lain, tinggal bagaimana partai meramu strategi kampanye dengan menunjuk tim dan konsultan politik yang tepat untuk mendongkrak suara pasangan calon. Penunjukkan tim pemenangan dan konsultan politik terbukti sangat efektif.

Persoalan siapakah nanti yang akan terpilih dalam Pilkada Sumsel 2018 nanti menjadi pertanyaan besar, karena Sumatera Selatan merupakan provinsi yang pertumbuhannya sangat cepat, maka semua suku dan ras memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin di Sumatera Selatan, tergantung dari strategi politik dan kampanye apa yang akan digunakan pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada 2018 nanti. (*)

 

Kiki Mikail

 

Dosen Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

No HP/ Email             : 081281976980/ kikimikail@radenfatah.ac.id

LEAVE A REPLY