Eddy Yusuf Divonis 1,5 Tahun Penjara

0
622

 

RADAR PALEMBANG – Eddy Yusuf, mantan wakil gubenur Sumatera Selatan dijatuhi hukuman 1,6 tahun (Satu Tahun Setengah) kurungan penjara dan membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan subsider 3 bulan Penjara, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadilan Tinggi Negeri (PN) Palembang, Selasa (15/7).

Majelis Hakim yang diketuai Ade Komaruddin mengatakan bahwa terdakwa Eddy Yusuf terbukti bersalah dan menyalahgunakan dana bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2008. Majelis Hakim juga menyebutkan bahwa Terdakwa Eddy selaku Bupati OKU harus bertanggung jawab atas penyelewengan dana Bansos tersebut. Terdakwa dalam hal ini terbukti menyetujui proposal-proposal kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan dan menggunakan dana bansos tersebut.

Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2011. “Maka dengan itu, terdakwa divonis dengan 1 tahun 6 bulan dan membayar denda 50 juta dengan subsider 3 bulan penjara,” Ujar Ade Komaruddin, saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Palembang Selasa, (15/7).

Selain itu mantan wakil gubernur Sumatera Selatan tersebut juga harus membayar ganti rugi uang negara sebesar Rp 1,8 miliar.Terkait vonis yang diterimanya, terdakwa bekoordinasi dengan kuasa hukumnya, dan memutuskan akan piki-pikir atas keputusan majelias Hakim tersebut. “Kita akan pikir-pikir,” pungkas Eddy Yusuf saat di wawancarai setelah persidangan.

Sementara itu Suzana, istri terdakwa Eddy Yusuf menerima vonis yang jatuhkan oleh Majelis hakim dengan ikhlas dan sabar. Suzana memang selalu tegar dan hadir di setiap persidang menjerat suaminya tersebut. “Kami menerimnya dengan ikhas dan sabar,” ujar Suzana sambil tersenyum dan nampak mata berkaca-kaca.

Penasehat hukum terdakwa, M Husni Chandra SH Mhum mengatakan, dirinya akan koordinasi dulu dengan pihak keluarga. Dari fakta persidangan selama ini, diharapkan terdakwa bisa bebas. Dan ternyata, vonis majelis tadi berbeda dengan yang diharapkan.

“Putusan ini akan kami pelajari dulu. Atas vonis ini, prinsip kami tidak puas. Terutama dengan kerugian negara dari dakwaan hanya sebesar Rp 900 jutaan, tapi dalam sidang tuntutan dan vonis berbeda. Untuk banding atau tidak, ini akan dibicarakan dulu ke keluarga dari klien kami. Dan kami hormati apapun keputusan majelis hakim, karena majelis hakim memiliki penafsiran yang berbeda. Dan ini akhir dari proses yang dijalani terdakwa,” ungkapnya.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumsel, Bima Suprayoga SH ditemui usai sidang mengaku kalau putusan dari majelis hakim ini sudah penuhi dan mengadopsi tuntutan. “Putusan ini kami hormati, termasuk juga jumlah uang pengganti. Dan proses ini sudah selesai dan akan tunggu dulu langkah hukum dari terdakwa ataupun pihak penasehat hukumnya. Dan saat ini masih pikir-pikir, tapi bila penasehat hukum banding makan kami juga akan banding. Hanya saja dari persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti, dan semoga ini bisa jadi pelajaran dari kepala daerah lain.  Agar lebih hati-hati dan teliti dalam pengelolaan dan pengeluaran keuangan negara atau kas daerah,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Eddy Yusuf ditetapkan Polda Sumsel sebagai tersangka sejak 26 Februari 2013 setelah aparat kepolisian mengembangkan fakta-fakta terungkap di persidangan pada kasus serupa yang telah menjerat enam orang. Kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial itu mengakibatkan kerugian negara Rp 3 miliar. dari total proyek senilai Rp13 miliar.

Penyalahgunaan dana bantuan sosial itu terungkap setalah audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menemukan beberapa kesalahan, diantaranya, profosal diajukan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan serta pihak-pihak lain secara perseorangan (pribadi) atau bukan organisasi masyarakat.

Kemudian, penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi seperti pembelian mobil serta menghadiri sejumlah acara yang di luar agenda kedinasan seperti pelantikan kepala desa. (rd2)

LEAVE A REPLY