DPRD Pertanyakan Hasil Evaluasi Mendagri Terhadap Anggaran Kesehatan

0
80
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli

RADAR PALEMBANG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Mgs Syaiful Padli mempertanyakan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) yang tidak memberi sangsi terhadap daerah  yang tidak menerapkan anggaran kesehatan 10 persen dan anggaran pendidikan 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang.

“ Pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen , waktu di evaluasi di Mendagri lewat-lewat bae, artinya ada apa evaluasi Mendagri ini? dan pemerintah daerah  akhirnya berpikir ya sudah?  mengapa kita menganggarkan yang wajib , realisasinya juga tidak ada, misalnya sangsi pemotongan DBH , atau pengurangan dana bantuan lainnya, DAK , DAUnya, ternyata tidak ada sangsi dari Kemendagri sendiri,” kata Syaiful (18/1).

Menurutnya, berdasarkan UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kalau daerah harus mengganggarkan kesehatan 10 persen di Sumsel baru 5.12 persen.

“ Dan harapannya akan dipenuhi dianggaran perubahan Sumsel hingga mencapai 10 persen,” kata politisi PKS ini. Sedangkan untuk program sekolah  gratis di Sumsel menurut politisi PKS ini anggaran keseluruhan  Diknas Sumsel mencapai 20 persen.

“Jadi syarat untuk  UU No 20 tahun 2003 tentang pendidikan 20 persen sudah melampaui  tapi sekali lagi  yang terlampaui itu adalah fungsi pendidikan  karena sudah masuk dana BOS dari pusat ,” katanya.

Dan menurutnya  DPRD Sumsel segera mengevaluasi di anggaran kesehatan Sumsel itu hingga mencapai 10 persen.”Salah satunya janji dari TAPD akan memenuhinya di anggaran perubahan  sehingga mencapai 10 persen,” katanya.(zar)

LEAVE A REPLY