RADAR PALEMBANG – Buntut dari aksi massa yang melakukan pengrusakan Pondok Mesudji di kota Yogyakarta yang terjadi beberapa waktu yang lalu mendapat perhatian berbagai pihak. Termasuk pihak Komisi I DPRD Sumsel.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Antoni Yuzar mengakui hingga kini pihaknya masih mengumpulkan verifikasi data soal pengerusakan pondok Mesujdi.
“Jadi dalam waktu singkat mungkin rombongan mahasiswa dan pengacaranya akan audiensi ke Gubernur Sumsel, dalam waktu dekat kami akan mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Sumsel mengenai aset, apakah ini memang ada aset provinsi Sumsel, kami masih mengumpulkan data,”ujar Antoni, Rabu (19/1).
Pemanggilan BPKAD direncanakan minggu depan ke Komisi I DPRD Sumsel. Yayasan Batang Hari Sembilan mengklaim ha katas Pondok Mesudji, mereka mengakui, mereka punya sertifikat.
“Sementara pihak kuasa hukum yang menempati pondok itu termasuklah zaman pak Budiarto di zamannya banyak tokoh masyarakat tinggal disitu, itu bukan aset Yayasan Batang Hari Sembilan, menurutnya punya Pemprov, karena itu disertifikatkan baru tahun 2017, 2018 selamat katek surat,”umgkap Antoni.
Dan informasinya menurut politisi PKB ini aset pondok Mesudji akan dijualkan dengan harga fantastis. “ Kita belum bisa menyimpulkan tanah siapa, karena langkahnya baru investigasi,” katanya.
Sedangkan Mantan Ketua Umum IKPM Sumsel dan Komisariat Seganti Setungguan Dr.H.Budiarto Marsul menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Anggota DPRD Sumsel siap membantu proses penyelesaian sengketa Pondok Mesudji, Yogyakarta. “Anggota DPRD Sumsel, beserta sesepuh dan tim Lawyer mempunyai komitmen kuat untuk penyelesaian Pondok Mesudji ini”kata dia (zar)
