Dorong Pemprov Sumsel Refocusing Anggaran

0
87
Ilustrasi Anggaran

Imbas Tingkat Kemiskinan Naik

RADAR PALEMBANG – Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS)  Sumsel mencatat  angka kemiskinan di Sumsel mengalami peningkatan selama periode pandemi. Bahkan, duduk di peringkat 10 termiskin secara nasional.

Hal tersebut berdasarkan beberapa indikator makro Sumsel periode Maret hingga Agustus  2020. Angka kemiskinan di Sumsel naik dibanding September 2019, atau sebelum pandemi, yang sebesar 12,56 persen.

Pengamat Sosial Sumsel, Bagindo Togar mengatakan artinya pasti ada yang salah, strategi pembangunan yang salah di Sumatera Selatan. “Pendekatan yang salah,”jelas dia kepada Radar Palembang.

Ia menambahkan, strategi kebijakan yang salah, mungkin terfokus di infrastruktur, pengadaan dan belaja rutin. Kesemua pos diatas, kata Bagindo, ini harus di evaluasi.

Apalagi, sambung dia, ini data BPS, pasti valid, mengeluarkan data kredible, BPS ini (data kemiskinan,read) yang mengeluarkannya, ini valid. Untuk itu, Bagindo menyarankan pemerintah provinsi (Sumsel,read) harus mengkaji dimana yang salahnya.

Lagi, Bagindo mengingatkan pentingnya data, apalagi data statistik dari lembaga resmi BPS untuk mengambil kebijakan. “Data itu penting, ingat waktu awal Covid19, itu amburadul (penyaluran bantuan,read) karena pakai data 2016.”

Karenanya, Bagindo mengingatkan jangan dianggap sepele naikkya tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. Bahkan, rata-ratanya tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan diatas rata-rata kemiskinan secara nasional.

Saran Refocusing

 

Masuknya Provinsi Sumatera Selatan di peringkat 10 dampak Pandemi covid 19, membuat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) mendorong Pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan Refocusing Anggaran.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Sumsel, M Oktariansyah mengatakan mungkin masih banyak masyarakat yang tahu apa itu Refocusing Anggaran. Refocusing Anggaran, kata dia, menunda atau membatalkan kegiatan – kegiatan dianggap tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas.

Seperti, kata Engga (sapaan akrab M Oktafiansyah,read), perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat untuk dialihkan terutama disaat sekarang menanggulangi dampak Pandemi Covid 19.

Ia menyebutkan salah satu alasan kenapa refocusing harus dilakukan di Sumatera Selatan dikarenakan sekarang Provinsi yang dikenal akan Sumber daya Pertambangan dan Perkebunan ini masuk ke dalam peringkat 10 kemiskinan akibat dampak Pandemi covid 19.

“Masuknya Provinsi Sumatera selatan di peringkat 10 kemiskinan secara nasional dampak dari Pandemi covid 19, hal inilah yang mendorong Fraksi PKB di DPRD Sumsel meminta pihak eksekutif (Pemerintah Provinsi) melakukan Refocusing Anggaran, demi menanggulangi dampak Ekonomi dari Pandemi covid 19 semakin meluas,”ungkap Engga

Untuk itu, Engga menambahkan upaya yang dilakukan Fraksi PKB saat ini adalah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera selatan untuk segera memfasilitasi Vaksinasi masyarakat Sumsel lewat  refocusing anggaran.

“Untuk membangkitkan perekonomian di Sumsel saat Fraksi PKB mendorong Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera memfasilitasi vaksinasi masyarakat Sumsel lewat refocusing anggaran dengan harapan mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Oktafiansyah.

Sementara itu, Wakil ketua komisi V DPRD Sumsel Syaiful Padli meminta kepada pemerintah provinsi Sumsel untuk melakukan langkah konkrit dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang ada di Sumsel.”Harus melakukan langkah konkrit sehingga kemiskinan dapat menurun,”kata Syaiful.

Langkah konkrit tersebut, dikatakan Syaiful salah satunya mengurangi angka pengangguran, karena pengangguran semakin naik.”Selanjutnya pemprov harus mengalokasikan anggaran untuk memberikan dana stimulus kepada masyarakat kurang mampu,”ujarnya.

Dengan adanya bantuan stimulus kepada masyarakat maka daya beli masyarakat akan membantu daya beli, karena selama pandemi daya beli menurun.”Pemerintah juga harus memberikan bantuan kepada para UMKM, karena UMKM salah UMKM salah satu sektor yang mesti diperhatikan,”jelasnya.

Data BPS Sumsel

 

Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumsel Timbul P. Silitonga mengatakan angka kemiskinan di Sumsel naik dibanding September 2019, atau sebelum pandemi, yang sebesar 12,56 persen.

Bahkan angka tersebut juga lebih tinggi dibanding angka nasional yang sebesar 10,19 persen. “Pandemi Covid-19 telah mengerek angka kemiskinan Sumatra Selatan menjadi 12,98 persen per September 2020 dibandingkan Maret 2020 sebesar 12,66 persen,” katanya.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Selatan (Sumsel), angka kemiskinan tersebut naik dibanding September 2019, atau sebelum pandemi, yang sebesar 12,56 persen.

Bahkan angka tersebut juga lebih tinggi dibanding angka nasional yang sebesar 10,19 persen. Kenaikan angka kemiskinan itu setara dengan 52.490 orang yang masuk kategori miskin.

“Jadi jumlah penduduk miskin di Sumsel pada periode September 2020 sebanyak 1,11 juta. Penambahan ini salah satunya karena dampak Covid-19,” katanya.  Menurutnya, peningkatan  angkat kemiskinan tersebut berdasarkan analisis makro ekonomi Sumsel dengan pendapatan penduduk, inflasi, daya beli serta angka pengangguran. “Indikator ekonomi makro sumsel memiliki dampak terhadap kemiskinan  sumsel pada september 2020.”

Menurutnya, dari pertumbuhan  ekonomi seperti diketahui  Sumsel mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi Sumsel kuartal III/2020 terkontraksi 1,4 persen jauh dibandingkan  pada periode yang sama

Kemudian indikator  lainnya, inflasi. Laju inflasi Maret sampai Agustus sebesar – 0,43 persen terjadi penurunan harga cukup lama. Meski inflasi rendah namun belanja  yang dilakukan atau konsumsi rumah tangga  pun rendah.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) TW III 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,36%, jauh di bawah pertumbuhan Triwulan III- 2019 sebesar 4,12%.  “Walaupun  deplasi (harga  turun)  namun konsumsi  tetap rendah karena daya beli masyarakat pun mengalami penurunan,”jelas dia.

Kemudian, indikator lain  penurunan upah buruh tani. Perkembangan harga rata-rata komoditas sawit rakyat yang menurun, dimana periode Maret 2020 – September 2020 menurun dari Rpp 129 915 per TBS menjadi dari Rp 127. 455 per TBS. “Terjadi penurunan  upah buruh petani dari Rp 1,585 juta per bulan periode Februari  menjadi Rp 1,507 per bulan Agustus,”kata dia.

“Ini menunjukan terjadi penurunan pendapatan petani. Padahal kita ketahui sebagai besar Sumsel  ekonomi sumsel di topang  komoditi pertanian sehingga  ketika harga komoditi turun langsung di rasakan golongan bawah khusus petani dan Kantong kemiskinan di sektor pertanian  yakni buru tani,” kata dia.

Dia melanjutkan upah buruh tani juga tercatat menurun pada Agustus 2020 menjadi 1,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp1,58 juta per bulan. “Sementara kami melihat kantong-kantong kemiskinan umumnya ada pada mereka yang bekerja sebagai buruh tani,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya juga mencatat terdapat 597.880 penduduk yang kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19. Ratusan ribu penduduk yang terdampak itu ada yang menjadi pengangguran, tidak lagi menjadi angkatan kerja, dan sementara tidak bekerja.

“Indikator-indikator tersebut lah menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, terutama untuk golongan bawah, apalagi yang hidup di bawah garis kemiskinan,”katanya.

Di tingkat provinsi harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan antara lain daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, dan tepung terigu.

Namun demikian, terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain beras, daging ayam ras, gula pasir, cabai rawit, dan telur ayam ras, meski ada jufa yang mengalami kenaikan. “Penurunan harga ini tidak disokong daya beli,”ujar dia.

Indiaktor ekomomi makro lainnya, dari  tingkat pengangguran TERBUKA di agustus naik 0,98 persen poin dibandingkan agustus  2019. Angka diakibatkan  oleh pemutusan hubungan kerja,  penutup usaha hingga menciptakan pengangguran.

“Sebanyak 597,88 ribu pekerja terdampal covid_19 dengan rincian 48,8 ribu penduduk menjadi pengangguran, 14,2 ribu penduduk bukan angkatan kerja dan 40,99 ribu penduduk  sementara tidak bekerja dan 492,9 ribu bekrja dengan pengurangan  jam kerja,”ujar dia. (dav/zar)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY