Dongkrak Harga Karet, Bentuk 3.000 Ribu UPPB di Sumsel

0
381

RADAR PALEMBANG, – Masalah harga karet di tingkat petani yang tak kunjung membaik menjadi fokus Pemerintah Provinsi Sumsel untuk segera dibenahi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menambah jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di seluruh daerah sentra karet.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian mengatakan, UPPB merupakan kelembagaan yang terbukti dapat meningkatkan mutu dan harga karet di tingkat petani. Bahkan selisih harga yang didapat bisa mencapai Rp3.000-4.000/kg dibandingkan dengan non kelembagaan.

“Gubernur Sumsel mendorong terbentuknya UPPB di setiap kabupaten sentra karet, pembentukanya akan difasilitasi dan Gubernur bersedia langsung melantiknya,” kata dia, Rabu (23/1).

Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan surat edaran Gubernur agar para kepala daerah dapat memfasilitasi pembentukan UPPB, serta menganggarkan bantuan penggumpal karet sebagai perekat dalam penumbuhan UPPB di wilayah masing-masing.

Tercatat, sampai Deswmber 2018 kemarin baru ada 177 UPPB di Sumsel,
sementara untuk pedagang karet yang sudah teregistrasi sekitar 150 pedagang. Jumlah tersebut belum bisa mengakomodir serapan produksi karet Sumsel yang mencapai 1.053.272 ton per tahun 2017.

“Karet Sumsel saat ini hanya terserap 7 persen oleh UPPB dan pedagang yang teregistrasi,” katanya.

Sementara idealnya harus ada 3.000 UPPB yang terbentuk, mengingat masih banyak daerah sentra karet yang belum memiliki UPPB, maupun yang jumlah UPPB-nya dinilai minim.

“Dengan adanya aturan ini, diharapkan jumlah UPPB dan pedagang yang teregistrasi bisa mengalami peningkatan,” katanya.

Kemudian, Pemprov Sumsel juga akan mengupayakan memberikan bantuan alat pengukur kadar air karet kepada setiap UPPB. Tujuanya agar kualitas karet yang dijual akan lebih baik.

Nantinya, pabrik hanya boleh menerima Bokar yang memiliki surat keterangan asal yang hanya diberikan dan dikeluarkan dari UPPB dan pedagang yang teregistrasi. Secara otomatis, mutu karet yang beredar hanya yang berkualitas baik. “Sebab, UPPB dan pedagang yang teregistrasi hanya menerima bokar berkualitas. Tidak seperti pedagang yang selama ini menerima karet petani tanpa melihat kualitasnya,” katanya.

Rudi mengimbau kepada pedagang karet untuk segera meregistrasikan dirinya. Menurutnya, pihaknya bakal memberikan kemudahan untuk proses registrasi tanpa dipungut biaya. “Kami imbau segera lakukan registrasi,” katanya.

Agar berjalan baik dari hulu hingga ke hilirnya, nantinya akan dibentuk tim pengawas yang terdiri dari sejumlah institusi terkait. Tugasnya mengawasi peredaran dan penjualan karet di pabrik yang ada di Sumsel. “Ada sekitar 29 pabrik karet di Palembang. Nantinya ada pengawasan terhadap bokar yang dikelolanya,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Yustianus mengatakan guna memperbaiki kualitas karet dan harga jual di tingkat petani saat ini tengah di rancang Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Penyelenggaraan, Pengolahan, Pemasaran, dan Pengawasan Bahan Olah Karet Standar Indonesian Rubber. Pergub ini bertujuan untuk meningkatkan mutu karet di Sumsel sehingga bisa menambah nilai jual yang dimiliki.

“Lalu Gubernur Sumsel juga meminta perlu adanya keterbukaan kepada petani terhadap harga karet dari pelaku industri berdasarkan harga internasional,” katanya.

Selain itu, pihaknya sudah membahas bersama Gabungan Pengusaha Karet Indoensia (Gapkindo) Sumsel agar dapat turut mendorong program tersebut.

“Gapkindo juga diminta agar CSR yang dikeluarkan ditujukan untuk mengurangi beberapa biaya produksi petani, seperti memberikan bahan pembeku karet. Nantinya hasil CSR tersebut akan benar-benar dikawal hingga sampai ke petani, ” katanya. (tma)

LEAVE A REPLY