Dodi: Ini Kronis Harus Diamputasi

0
494
Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dr Dodi Reza Alex Noerdin

 

 

* Pungli PTT Dinkes Muba

 

RADAR PALEMBANG,  Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex Noerdin tak akan menolerir pungli penerimaan PTT Dinas Kesehatan.  Dari pungli yang terjadi Dodi juga menegaskan adanya salah prosedur rekrutmen.  Ia mencurigai kejadian pungli bukan hanya menimpa Dinkes.  Menurutnya kondisinya sudah kronis dan harus diamputasi. Kini,  usai menerima laporan dari tim internal yakni inspektorat Muba,  Dodi membentuk tim terpadu diketuai Plt Sekda Muba khusus proses penjatuhan hukuman sanksi administrasi kepegawaian.  Tim akan melibatkan BKP SDM,  DPKAD,  Bagian Hukum,  dan Inspektorat.  Sedangkan terkait sanksi pidana,  Polres Muba sudah menerima limpahan rekomendasi.  Kini penanganan baik sanksi administrasi maupun pidana pungli bergulir bareng.

 

“Kita akan bentuk tim pemeriksa khusus yang berkait administrasi kepegawaian. Pembentukan tim pemeriksa  sesuai dengan undang-undang.  Hasil dari tim pemeriksa itulah yang nanti akan menjadi dasar kami menjatuhkan hukuman, tegas Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin, ” Rabu,  usai bertemu pimpinan LVRI Muba,  di Sekayu.

 

Ia mencermati ada setidaknya dua hal yang dilanggar dalam laku rekrutmen  PTT Dinkes.  Pungli dan menabrak autran.

“Jelas dong kesalahan prosesnya harus kita rombak total sistemnya.   Sistem perekrutan itu nggak bisa kalau nggak ada misalnya proses seleksi mulai dari analisa kebutuhan,  proses seleksi rekrutmen dan lain sebagainya.  Sudah jelas ada peraturan Menteri Kesehatan ya.  Pengangkatan bidan PTT nggak bisa semau-maunya lagi.   Jadi kalau ke depan memang  ada keperluan berdasarkan analisa kebutuhan untuk mengangkat bidan PTT ya kita lakukan.  Tapi saya tekankan jika pun ada maka   kita harus rombak total perekrutan yang selama ini terjadi.   Sistemnya harus benar.  Bahkan jika pada APBD P 2017 ada dianggarkan untuk bidan PTT kalau prosedurnya salah ya kita tidak angkat mereka.  Tidak ada SK pengangkatan PTT walau ada dana tapi prosedurnya salah.  Temasuk yang disebut-sebut ada penambahan gaji atau penambahan tenaga PTT yang katanya 90-an berapa itu.  Mengapa  prosedur yang salah kita harus penuhi.  Ini harus dirubah. Ini kan kejadiannya sehingga pungli menjamur.”

 

 

Dodi meyakinkan kalau pun bakal ada usulan perekrutan atau pengangkatan PTT prosedurnya harus benar.  “Jika sekarang ada usulan untuk mengangkat bidan PTT,  akan kita cek dulu  bagaimana  proses rekrutmen berjalan,   bagaimana prosedurnya dan lain sebagainya.  Walaupun dana tersedia tapi kalau prosedurnya salah ya tidak akan dilaksanakan.  Proses seleksinya harus dijalankan.”

 

“Jadi benar saya telah terima laporan dari tim internal Pemkab Muba soal pungli PTT.  Dalam laporan itu ada disebutkan khusus sanksi untuk aparatur sipil negara.  Proses selanjutnya saya bentuk tim pendalaman lagi yang diketuai oleh Sekda Muba.   Berdasarkan hasil dari tim pemeriksa inilah kepuusan final dibuat, ” ujar Dodi.

 

Dirinya juga telah menangkap adanya indikasi awal pungli seperi adanya saksi yang mengaku telah diminai uang dengan bukti  kuitansi yang diteken pelaku Mega itu.  ‘Itu jelas kalau ada tindakan melawan hukum disana yaitu ada pungutan liar, ” tegasnya.

 

Meski fokus pada tindakan  memproses  segi sanksi administrasi,  Dodi mempersilahkan Aparat Penegak Huum (APH)  bertindak sesuai hukum jika  dalam pungli PTT  ada tindakan melawan hukum.  “Sanksi administrasi kami  yang menindak.  Sanksi pidana  APH yang bertindak.  Mereka sah-sah saja mengusutnya, ” terang Dodi.

 

Orang nomor satu Bumi Serasan Sekate ini salut dan memberikan apresiai kepada semua pihak yang ikut membongkar praktik pungli termasuk kepada media. Ia menggarisbawahi adanya niat baik membongkar praktik tercela.  “Semangatnya ini bukan untuk menjatuhkan seseorang atau lembaga.   Semangatnya adalah mengakhiri tindakan tidak sesuai perundangan yang berlaku yang sudah dari dulu-dulu dilkukan.  Maka sekarang harus dihentikan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan good corporate governance.    Saatnya sekarang harus dibersihkan.  Nah  kontribusi ini yang saya hargai, ” jelas Dodi seraya menunggu hasil dari tim pemeriksa yang dibentuk diketuai oleh Sekda usai mendalami rekomendasi dari inspektorat.

 

Pungli PTT yang terjadi disebutnya  sangat kronis dan sensitif.  Ia berkeras akan menindak  dan mengeluarkan sanksi berat dari segi peranan administrasi aparatur sipil negara.

 

Di tempat sama,  Kapolres Musi Banyuasin,  AKBP Rahmat Hakim,  SIk memastikan proses hukum berjalan beriringan.  Dirinya mengaku telah menerima limpahan rekomendasi dari tim internal Pemkab Muba.  “Saya sudah menerima limpahan rekomendasi hasil investigasi Inspektorat Muba.  Sudah ada pembicaraan dengan Bupati Muba Dodi Rexa Alex Noerdin.  Dan perintahnya jelas usut sesuai hukum yang berlaku.  Semua data juga sudah di tangan kami.  Berikutjya kami tinggal mensingkronkan hasil temuan dengan ketua tim kajian pendalaman internal yang diketuai Sekda Muba, “beber Rahmat.(ace)

 

LEAVE A REPLY