DJP Ajak Manfaatkan TPWP

0
635

 

RADAR  PALEMBANG – Dalam upaya mengamankan penerimaan Negara dari perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menghilangkan sindikat penerbit dan pengguna

Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS). Untuk meningkatkan efekt ifitas dan menjaga fokus, Ditjen Pajak secara khusus telah membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya Tahun 2015. Tujuan Satgas ini adalah untuk menciptakan

efek jera (deterrent effect) dan pengembalian kerugian negara yang optimal. Sasaran kegiatan Satgas ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, terhadap pengguna Faktur Pajak TBTS, dilakukan pendekatan persuasif berupa kegiatan klarifikasi di Kantor

Wilayah DJP atau Kantor Pelayanan Pajak. Tujuan pendekatan persuasif terhadap

Para pengguna Faktur Pajak TBTS adalah untuk meningkatkan kesadaran para pengguna Faktur Pajak TBTS dan sekaligus meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam semangat Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, terhadap Wajib Pajak Pengguna Faktur Pajak TBTS yang mengakui perbuatannya dan melakukan pembayaran serta pembetulan SPT Masa PPN terkait tidak akan dilakukan kegiatan penindakan. Selain itu, Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

Namun terhadap Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak TBTS yang tidak mengakui perbuatannya atau tidak merespon undangan klarifikasi dan terbukti terdapat indikasi tindak pidana perpajakan berupa penggunaan/pengkreditan Faktur Pajak TBTS akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Kegiatan klarifikasi Satgas 2015 terhadap wajib pajak Pengguna Faktur Pajak TBTS telah dimulai sejak Mei 2015 di Kanwil DJP Banten dan saat ini telah berjalan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pengguna Faktur Pajak TBTS di DKI Jakarta telah mulai diundang untuk kegiatan klarifikasi sejak tanggal 1 Oktober 2015 hingga Desember 2015.

Sasaran Satgas yang lainnya adalah jaringan penerbit Faktur Pajak TBTS. Terhadap

kelompok ini dilakukan pendekatan agresif (hard enforcement) berupa kegiatan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan yang diketahui seketika atau dikenal dengan istilah “Operasi Tangkap Tangan (OTT)” oleh Kantor Wilayah DJP atau Direktorat Intelijen dan Penyidikan.

Tujuan penindakan tegas ini adalah untuk mempidanakan pelaku sehingga sumber Faktur Pajak TBTS dapat diber antas. Penyidikan terhadap para Penerbit Faktur Pajak TBTS akan diperkuat dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk pemberatan hukuman dan perampasan aset hasil tindak pidana. (rel)

LEAVE A REPLY