Dewan Pertanyakan Aset Senilai Rp 9,4 Miliar

0
137

RADAR PALEMBANG – Komisi III DPRD Sumsel mempertanyakan tindaklanjut LHP BPK RI terkait laporan keuangan aset tetap dan mesin milik Pemprov Sumsel senilai Rp 9,405 milyar yang hingga kini tak diketahui keberadaannya. Untuk itu  DPRD meminta pemprov segara melakukan penelusuran sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan.

“Kami Komisi III minta agar segera ditelusuri keberadaannya. Jika masih bisa diselamatkan dan dimanfaatkan serta meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak mempergunakannya selama ini,”kata anggota komisi III DPRD Sumsel Andhie Dinialdi, Kemarin (28/7).

Menurut politisi Partai Golkar ini apabila ternyata aset tersebut tidak ditemukan untuk dapat dihapuskan dari daftar aset daerah. Tentunya penghapusan tersebut haruslah mengacu pada aturan yang berlaku agar di kemudian hari tidak terus membebani dan menjadi potensi kerugian bagi daerah.

Sedangkan, pendapat akhir Komisi 1 yang dibacakan juru bicaranya, Lia Anggraini,SH berharap Pemprov Sumsel untuk serius hasil temuan dan rekomendasi BPK RI. Diantaranya terkait masalah pemeliharaan aset bergerak dan tak bergerak yang harus dikoordinasikan antara instansi terkait.

Hal lain, Komisi yang membidangi masalah ekonomi pertanian ini juga menyoroti soal penyaluran bantuan sosial (bansos). Yang di lapangan seringkali tidak sinkron duplikasi dan ketidaksesuaian antara proyeksi dengan penerima bantuan. (zar) 

 

LEAVE A REPLY