Deru Tak Ingin Jual Beli Jabatan

0
135

 

 

 

RADAR PALEMBANG, RP – Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru menjamin penempatan penyelenggara pemerintah di bawah kepemimpinanya dinilai dari kemampuan dan prestasi.

Untuk itu, dirinya juga menegaskan agar jajaran terkait agar tidak melakukan pratik-pratik jual beli jabatan. Hal itu disampaikan Deru usai membuka Rapat Koordinasi Teknis Manajemen ASN se-Provinsi Sumsel yang diselenggarakan KPK RI, di Bina Praja, Rabu (5/12).

“Jangan pernah menawarkan jual beli jabatan. Sebab jika sewaktu-waktu ada tugas yang kita berikan kepada yang bersangkutan dan tidak diselesaikan dengan baik, saya pasti tidak bisa marah, tidak bisa menegur. Karena itu tadi bagaimana mau marah karena yang bersangkutan sudah beli jabatan itu,” katanya.

Apalagi, sebagai mantan bupati dua periode dan gubernur saat ini, dia paham betul konsekuensinya jika hal itu dilakukan. Maka dari itu, Deru mengajak para ASN untuk menjadikan setiap pekerjaan apapun jenisnya menjadi lahan untuk mengabdi sehingga tidak mengecewakan rakyat.

“Saya bukan Mr Clean. Sebagai kepala daerah saya juga tidak sempurna, tapi ayo kita mulai sedikit demi sedikit melakukan perbaikan,” katanya.

Terkait rapat bersama KPK, menurut Deru merupakan wujud sayang lembaga anti rasuah itu pada penyelenggara pemerintah dan pegawai di daerah. Karena dengan rapat ini para ASN akan mendapatkan banyak ilmu mengenai apa-apa saja yang boleh dilakukan, dan yang tidak boleh dilakukan supaya tidak terjerumus dalam tindakan korupsi.

“Hampir setiap minggu, di pemberitaaan banyak pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Ini tentu semakin membuat kita hati-hati. Tapi bukan berarti menjadi perlambatan,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Sumatera II Supervisi dan Pencegahan KPK, Adlinsyah M Nasution mengingatkan agar para ASN mewanti-wanti dengan kata-kata jual beli jabatan. Sebab hal itu seolah membuat sebuah jabatan terkesan memiliki tarif.

“Pemberian itu selalu dari atas ke bawah, tidak ada ceritanya dari bawah ke atas. Satu rupiah pun itu gratifikasi namanya,” katanya.

Adlin juga meminya penyelenggara pemerintah dan pegawai di daerah agar tegas dalam menerapkan aturan. Jangan sampai kejadian seperti yang terjadi di Cirebon terjadi juga di Sumsel.

“Harus berani nolak. Saya sengaja doktrin itu karena walaupun kejadiannya di Cirebon tapi berpengaruh juga,” katanya. (tma)

 

 

LEAVE A REPLY