DEM Tolak Privatisasi Pertamina

0
125

RADAR PALEMBANG  РBeberapa hari belakangan ini statement dari Menteri BUMN terkait privatisasi perusahaan milik negara yaitu pertamina menuai banyak kritikan publik.

Dalam hal ini menteri BUMN ingin memprivatisasi pertamina melalui IPO (initial publik offering) sub-holding dengan alasan tranparansi dan akuntabilitas, hal ini disampaikan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Perlu kita ketahui bersama bahwa Pertamina merupakan Holding migas yang menaungi beberapa Sub-Holding diantaranya Upstream (Hulu), Pengolahan (Refenery, Petrochemical), Downstream (Pemasaran), Transportasi (perkapalan), dan Gas,”kata Sekretaris Jendral Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, Robi Juandry.

Ia menambahkan, dengan bisnis Pertamina yang sangat menarik dan sexy, banyak oknum-oknum berkepentingan untuk ikut bergabung dalam bisnis Pertamina dimana puncaknya pada 29 Juni 2018 terjualnya Pertagas yang merupakan sub-holding Pertamina yang berbisnis di sektor gas kepada PGN(Perusahaan Gas Negara).

Detailnya, sambung dia, menurut Tirto.id PGN mengakuisisi Pertagas dan Pertagas Niaga dengan membeli 51% saham seharga Rp 20,1Triliun untuk 2.591.099 lembar saham ini juga termasuk PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, PT Perta Samtan Gas, dan PT Perta Kalimantan Gas.

Jika dilihat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pengertian privatisasi adalah Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

“Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa privatisasi yaitu penjualan saham sebagian dan seluruhnya. Kata seluruhnya inilah yang mengandung kontroversi bagi masyarakat. Kontroversi tersebut jelas berdampak kepada kepemilikian dan peran BUMN yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945,”kata dia.

Apabila dijual saham seluruhnya, lanjut dia, maka tentu saja kepemilikan pemerintah terhadap BUMN tersebut sudah hilang beralih menjadi milik swasta dan beralih namanya bukan BUMN lagi tetapi perusahaan swasta.

“Dengan demikian, pelayan publik ke masyarakat akan ditinggalkan apabila pengelolaan berpindah tangan ke pihak swasta, terutama swasta asing, dan tentu saja ini akan menciderai amanat UUD 1945 terhadap BUMN,”ungkap dia.

Maka dari itu, kata dia, kami Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Indonesia menyatakan sikap, pertama, mendesak kepada Presiden untuk membuat kebijakan yang menguatkan sektor energi sebagai jalan menuju kedaulatan energi Indonesia.

Kedua, menurut dia, menolak secara tegas segala bentuk dan upaya privatisasi PT Pertamina (persero). “Ketiga, menolak secara tegas model holding dan subholding dalam PT Pertamina (persero) dan keempat, mendesak presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja menteri BUMN atas kebijakan yang dibuat,”ujar dia. (dav)

LEAVE A REPLY