Dana Parpol Naik, Pengurus Parpol Sumringah

0
395

 

 

 

 

 

RADAR  PALEMBANG – Kebijakan pemerintah pusat melalui kementrian keuangan yang telah menyetujui kenaikan dana partai politik (parpol) disambut sumringah oleh partai politik yang berada di daerah. Mereka yakin, dengan kenaikan tersebut dapat mencegah terjadianya korupsi yang dilakukan oleh kader parpol.

Ketua Bappilu DPD Nasdem Palembang, Iwan Tuaji mengatakan dengan adanya kenaikan dana parpol akan menjadi penyemangat bagi Nasdem dalam memajukan demokrasi dan membangun daerah. ”Kenaikan ini akan menjadi penyemangat bagi kami dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat, dan diharapkan tidak ada lagi kader parpol khususnya Nasdem melakukan hal yang melanggar hukum seperti korupsi,”kata Iwan kepada Radar Palembang, kemarin (29/8).

Dengan adanya kenaikan ini, menurut dia, akan menjadi sangat penting bagi Nasdem melakukan kegiatan atau sosialisasi politik kepada konstituen. Dengan itu pula, mereka dapat menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan fungsi Nasdem sendiri di parlemen. ”Logistik politik itu sangat besar, dengana danya dana dari pusat ini dapat membantu kegiatan parpol,”jelasnya.

Ketua POK DPW PAN Sumsel, Mardiansyah mengatakan, dengan dana bantuan parpol yang telah ditetapkan menjadi Rp 1000 per suara, partai khusunya PAN akan mengoptimalkan anggaran tersebut untuk pendidikan politik dan kaderisasi, serta menyerap keinginan serta aspirasi masyarakat.

 

Dikatakan Mardiansyah, selama ini dana bantuan parpol sebesar Rp 108 per suara tidak cukup untuk menutupi kegiatan partai yang membutuhkan cost besar. Sehingga selama ini kader partai terutama yang duduk di DPRD diminta untuk sumbangan dalam demi partai.  “Selama ini kekurangannya dibebankan pada sumbangan anggota Dewan. Harapannya ini menjadi sesuatu yang positif. Ini juga bisa sebagai upaya pencegahan korupsi,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Sumsel, Ramlan Holdan mengaku karena itu telah menjadi keputusan maka pihaknya akan menerima keputusan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan. Selama ini, dengan dana bantuan Rp 108 per suara sangat tidak cukup untuk kegiatan partai. “Memang tidak cukup. Selama ini sering nombok. Karena sekali kegiatan partai itu butuh Rp 200 sampai 300 juta,”jelasnya.

“Selama ini, partai hanya menerima sekitar Rp 100 juta per tahun. Uang sebesar RP 100 juta setahun itu, mana cukup. Dengan adanya bantuan ini dapat meringkan beban parpol selama ini,’’ tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan bantuan parpol tiap tahunnya sebesar Rp 1.000 per suara sah atau naik dari sebelumnya Rp108 per suara sah. Surat penetapan itu tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tanggal 29 Maret 2017. (zar)

 

LEAVE A REPLY