Calon Kepala Daerah Wajib Punya SPT 5 Tahun

0
802

 

 

RADAR PALEMBANG – Direktorat Jendral Pajak (DJP) punya jurus jitu untuk mengoptimalkan pendapatan, dan membuat kepala daerah patuh membayar pajak. Yakni dengan menjadikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan Surat Penyampaian Tahunan (SPT) selama lima tahun terakhir, sebagai persayaratan menjadi calon kepala daerah.

Kepala DJP Sumsel dan Kepulauan Babel, Samon Jaya mengatakan, sesuai peraturan komisi pemilihan umum (KPU) nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota bakal calon kepala daerah, wajib menyerahkan dokumen persyaratan calon terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. “Kami bekerjasama dengan KPU, jadi apabila ada calon kepala daerah masih ada tunggakan pajak maka dipastikan tidak bisa mencalonkan diri,” kata dia, kemarin.

Calon kepala daerah tersebut wajib memiliki NPWP, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas nama bakal calon untuk masa lima tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak. “Bakal calon juga harus meniliki tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon bersangkutan terdaftar,” tuturnya.

Dia mengaku, dengan kerjasama ini pihaknya optimis WP kepala daerah patuh membayar pajak. Sebab diketahui saat ini WP kepala daerah yang tidak patuh membayar pajak hingga 70 persen. “Artinya masih sangat sedikit Kepala daerah yang taat terhadap pajak, padahal kepala daerah harusnya menjadi suri tauladant bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dikatakan Samon, sejak tahun 2010 sampai saat ini, setidaknya ada sekitar 70 persen kepala daerah di Sumsel yang tidak benar dalam pembuatan Surat Pemberitahun (SPT) pajak. DJP Sumsel Babel mengimbau kepala daerah untuk segera memperbaiki SPT tersebut. ”Kami katakan tidak benar karena antara SPT pajak yang disampaikan berbeda dengan jumlah harta yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sampai saat ini masih ada saja kepala daerah yang belum memperbaiki SPTnya,” katanya.

Dia mengilustrasikan, perbedaan dimaksud seperti tahun 2011 ada sejumlah aset yang tidak dilaporkan di LHKPN. Namun tahun berikutnya tidak dimasukkan ke dalam LHKPN atau nilai aset lebih tinggi dari pendapatan. Namun, Samon enggan menyebut secara gambling kepala daerah yang dimaksud “Pastinya ada beberapa kepala daerah di Sumsel yang salah dalam penyamapian SPT,” tukasnya.

Dia mengaku, telah melakukan pelbagai upaya agar kepala daerah memperbaiki SPT itu melalui surat imbauan satu kali. Surat imbauan itu berlaku selama satu pekan setelah surat dilayangkan. Namun jika surat imbauan yang dilayangkan tak diindahkan, maka tahapan selanjutnya ialah masuk ke dalam tahap pemeriksaan. “Ini berlaku ke semua baik WP pejabat dipemeirntahan, swasta, maupun masyarakat umum lainnya. Jika tidak diindahkan, kami akan masuk ke dalam pemeriksaan. Jika sudah dalam pemeriksaan, Wajib Pajak mau tidak mau harus melunasi utang pajaknya,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya memberikan keleluasaan bagi WP yang dengan sadar diri untuk memperbaiki SPT, menghapus sanksi pajak yang dibebankan kepadanya. “Kami akui di Sumsel ini banyak WP yang potensial. Tapi WP Sumsel ini kalau tidak diperiksa, maka WP itu akan diam saja tanpa harus melunasi utang ataupun tunggakannya,” katanya.

Disinggung DJP Sumsel Babel tak berani melakukan penyanderaan terhadap WP pejabat negara, lanjut dia, pihaknya tidak akan memandang siapapun WP yang tidak membayar WP harus melunasi tunggakan pajaknya. “Memang selama ini kami melakukan pemnyanderaan terhadap WP badan atau pengusaha. Tapi tidak menutup kemungkinan WP dari pejabat juga dilakukan penyanderaan,” tukasnya. (tma).

LEAVE A REPLY