BUMN Terancam Dibegal

0
804

KIH di Sumsel Incar  Komisaris PTBA, Pusri,  PTSB dan Cinta Manis

RADAR PALEMBANG – Sejumlah relawan dan kader partai yang tergabung dalam KIH di Sumsel yang memeras keringat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) mulai kasak-kusuk untuk menancapkan kuku di sejumlah BUMN yang beroperasi di daerah ini. Mereka ingin masuk menjadi komisaris di PTBA, PT Pusri, PTSB, PT Cinta Manis, PTPN VI dan lain-lain. Ini sangat bertentangan dengan apa janji kampanye Jokowi yang akan menjauhkan diri dari politik transaksional.

Ini terjadi lantaran, adanya kebijakan dari BUMN Rini Soemarsono atas perintah Jokowi agar mengangkat para relawan pada pilres untuk menjadi komisaris BUMN. Relawan di tingkat sudah lebih dulu masuk ke BUMN seperti Refli Harun.
Fakta itu, mendapat reaksi keras di Sekretaris DPD Gerindra Sumsel Nopran Marjani. Menurutnya, menempatkan kader-kader partai maupun relawan pada Pilpres di BUMN merupakan langkah awal untuk menggeroti aset-aset negara untuk kepentingan partai politik. BUMN akan menjadi sangat rentan menjadi sapi perahan.

”Inikah revolusi mental Jokowi itu? Lihat selama dia menjabat, semua keputusan lebih cenderung mengakomodir kepentingan orang-orang di lingkarannya sendiri. Mana janji kampanye akan menghindarkan diri dari politik transaksional. Janji janji tinggal janji,”tukasnya.
Menurut Nopran, bagi-bagi kursi komisaris BUMN untuk balas budi, sangat bertolak belakang dengan visi dan misi yang disampaikan Jokowi awal-awal Pilpres terdahulu. ”Ini jelas sebagai bentuk poltik transaksional atau balas jasa kepada orang-orang yang telah menghantarkannya menjadi presiden,”kata Nopran yang juga Wakil ketua DPRD Sumsel ini.

Kebijakan Menteri BUMN dalam merekrut sebanyak 600 relawan Jokowi-JK untuk ditempatkan orang penting dalam suatu BUMN, adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), karena pemerintah lebih mengutamakan kelompok dan golongan. “ini jelas menggangu azas demokrasi, karena menutup peluang bagi anak bangsa yang memilki kualitas untuk ikut serta dalam perekrutan ini. Saya tekankan belum tentu relawan Jokowi-JK memiliki kualitas,”ungkap Nopran.

Ditambahkan Nopran bahwa lowongan kerja di BUMN hanya untuk orang-orang tertentu bukan masyarakat luas, oleh karena itu kebijakan yang daimbail sangat disayangkan, mestinya perekrutan harus berdasarkan kualifikasi dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad) Ina Primiana Syinar menilai, dengan masuknya orang-orang yang dekat dengan partai penguasa maka kinerja perusahaan pelat merah bisa terganggu. “Jangan sampai BUMN dijadikan sapi perah. Selama ini kan dari 100 sekian BUMN, hanya beberapa saja yang sehat, enggak banyak, selebihnya yah begitu,” katanya ketika dihubungi.

Ia pun menyarankan, sebaiknya perusahan milik negara tidak menerima komisaris dan direksi yang berasal dari parpol maupun tim sukses. ”Jadi sebaiknya jangan ada dari politisi apalagi relawan Jokowi. Seharusnya profesional dan independen dan yang mengerti perbankan,” ujarnya.
Dua BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Bank Mandiri menerima Tim Relawan Jokowi-JK sebagai komisaris, dan BNI mengangkat politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Dikhawatirkan ada kepentingan-kepentingan, ini membahayakan. Jadi jangan sampai jadi duri, bisa saja ada kemungkinan untuk kepentingan partai, harusnya bersih dari itu. Jangan seperti kesannya bagi-bagi jabatan, ini harus dilihat lebih jeli, mau dibawa ke mana BUMN,” tutupnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan pengangkatan relawan dan politikus menjadi pejabat BUMN telah melalui proses seleksi. Dia berharap mereka bekerja dengan baik.  “Kita ingin BUMN ke depan jadi motor penggerak ekonomi, terutama infrastruktur. Jangan dianggap main-main,” kata Jokowi usai salat Jumat di Masjid Korem 072 Pamungkas di Jalan Reksobayan Yogyakarta, Jumat (20/3/2015).

Jokowi berada di Yogyakarta dalam rangka perayaan Hari Nyepi yang dipusatkan di Candi Prambanan. Ia ditemani Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri. Menurut Jokowi, semua orang harus bekerja keras. Dia tidak mempermasalahkan adanya suara-suara yang mempertanyakan pengangkatan sejumlah relawan dan politikus menjadi pejabat BUMN. “Suara seperti itu biasa, kita dengar, yang jelas memakai proses seleksi,” kata mantan Wali Kota Solo ini.(zar)

LEAVE A REPLY