BPR Kapok Beri Kredit ke Sektor Produktif

0
377

 

 

RADAR PALEMBANG, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mulai mengalihkan bidikan kreditnya, dari sektor produktif ke konsumtif. Langkah ini terpaksa dilakukan untuk memangkas angka NPL yang saat ini tercatat masih cukup besar.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Muhammad Reza Pahlevi mengatakan, semester petama ini BPR di Sumsel dan Babel sudah bisa memangkas angka NPL, hanya saja keseluruhan angkanya tetap di atas 5 persen.

“Saat ini rata-rata NPL BPR masih di atas angka 5 persen. Tentu angka ini tidak terlalu aman. Meski secara persentase sudah jauh turun dibandingkan tahun lalu. Kami sangat serius menekan NPL, buktinya hampir setiap bulan kami selalu melakukan FGD (Focus Group Discussion) dan monitoring oleh Otoritas Jasa Keuangan,” jelasnya, Senin (30/7).

Salah satu langkah yang akan dilakukan oleh BPR untuk menekan NPL, yakni dengan mengalihkan segmentasi pembiayaan dari sektor produktif ke sektor konsumtif. Sebab, beberapa tahun terakhir, NPR BPR tinggi karena banyak membiayai sektor produktif seperti perkebunan yang membuat BPR kalang kabut, karena komoditi perkebunan anjlok. Akibatnya berimbas sampai saat ini. Sebab, banyak kreditur dari perusahaan perkembunan yang mengambil pinjaman jangka panjang.

Atas dasar inilah, BPR kini kapok. Semua BPR kompak mengalihkan pembiayaan ke sektor konsumtif dengan membidik kalangan pegawai swasta, PNS, TNI Polri dengan mengacu sistem payroll atau potong gaji. “Dengan cara ini kredit yang kami kucurkan lebih aman dari ancaman kredit macet,” kata Reza.

Namun untuk menjalankan pola ini, menurutnya tentu tidak mudah. Sebab BPR harus bersaing secara terbuka dengan bank umum nasional dan lokal. Kredit konsumtif dengan system payroll merupakan segmen empuk baru perbankan karena dinilai lebih aman.

“Kami akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Kami akan masuk secara door to door dengan datang langsung ke tempat nasabah meski lokasinya dipelosok. Dengan cara seperti ini cukup manjur terbukti sepanjang semester pertama kinerja kami tumbuh berkisar 6 persen,” terangnya.

Dikatakan Reza, peralihan segmen pembiayaan ini memang tidak lumrah untuk bisnis BPR, OJK selaku regulator pun sempat melarang. Namun, demi menyelamatkan bisnis langkah apapun akan ditempuh termasuk mengalihkan fokus bisnis. “Apa yang kami lakukan ini sempat ditentang OJK, namun kami harus meyakinkan bahwa langkah inilah yang bisa menekan NPL. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dilapangan, tentu tidak mudah bagi BPR untuk bisa bersaing secara terbuka dengan bank umum, tapi itu harus kami lakukan,” katanya.

Dijelaskan Reza, saat ini komposisi kredit BPR sudah berubah total, 60 persen komposisi kredit sudah disalurkan ke sektor konsumtif, berbanding terbalik dengan sebelumnya. Cara aman ini terus berkembang ke semua BPR termasuk yang ada di Babel. Hingga saat ini Perbarindo mencatat total aset BPR berkisar Rp2,1 triliun, pembiayaan berkisar Rp 1,8 Triliun dan DKP berkisar Rp1,95 triliun.

Sementara, berdasarkan buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia yang dikeluarkan Mei 2018 dijelaskan, secara umum kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumsel mengalami perlambatan. Penyaluran kredit BPR pada triwulan I 2018 mencapai Rp 918,5 miliar, atau tumbuh negatif 2,19 persem (yoy).

Perlu diwaspadai bahwa triwulan pertama 2018 terjadi peningkatan nilai indokator NPL dari 15,35 persen menjadi 15,40 persen. Nilai NPL BPR ini terlalu tinggi dan berada di atas batas indikatif yaitu 5 persen.

Adapun pertumbuhan asset BPR tumbuh melambat 7,5 persen (yoy) selama triwulan I 2018. Di tengah terjadinya perlambatan pertumbuhan penghumpunan DPK BPR yang hanya mencapai 2,5 persen (yoy) dengan nilai Rp 877,5 miliar. Sedangkan angka Loan to Deposit Ratio (LDR) juga mengalami penurunan 110,66 persen menjadi 104,67 persen. (iam)

LEAVE A REPLY