BPJS Ketenagakerjaan : 226.774 Peserta Aktif di Palembang

0
675
Deputi Direktur Wilayah BPJSTK Sumbagsel, Arief Budiarto

RADAR PALEMBANG – Pemerintah Repubrik Indonesia melalui Kementrian Tenaga Kerja akan melaksanakan program bantuan penerima subsidi upah dimana salah satu persyaratannya pekerja tersebut terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel mencatat ada 893.778 peserta aktif terhitung 30 Juni 2020 yang telah mengajukan data tambahan yakni nomor rekening ke BP Jamsostek.

Untuk Kota Palembang, jumlah Tenaga Kerja (TK) aktif berjumlah 226.774 dimana dari jumlah tersebut, jumlah rekening valid sebanyak 73.992 per 12 Agustus pukul 10.00 WIB.

“Nantinya seluruh penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu yang dibayarkan setiap bulan, selama empat bulan itu akan langsung ditransferkan ke nomor rekening yang bersangkutan,”kata Deputi Direktur Wilayah BPJSTK Sumbagsel, Arief Budiarto, Rabu (12/8).

Peran BPJamsostek, sambung dia, dalam program BLT bagi karyawan swasta adalah untuk memberikan data karyawan/i swasta yang bergaji/upah dibawah Rp 5 juta berdasarkan apa yang dilaporkan dari perusahaan.

Dan, sambung dia, BPJamsostek hanya berperan mengumpulkan data dan diajukan ke pusat, dalam hal ini kementerian Tenaga Kerja. Nah, lanjut dia, pemerintah (Kemenaker,read) yang akan memutuskan peserta dapat BLT atau tidak.

Dana BLT yang bersumber dari APBN dan disalurkan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut berjumlah Rp 2,4 juta, dibagi dua tahap masing-masing Rp 1,2 juta dibayarkan per dua bulan mulai awal September.

“Per bulan Rp 600 peserta Penerima Upah (PU) dan dibayarkan setiap dua bulan.

Sejauh ini kami telah menyelesaikan 300 ribu peserta mudah-mudahan secepatnya selesai,” kata dia.

Pihaknya juga telah melakukan penyisiran data dengan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk peserta aktif terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat.

BP Jamsostek Wilayah Sumbagsel mengimbau kepada perusahaan agar nomor rekening yang dicantumkan adalah valid milik si penerima, bukan atas nama orang lain semisal Istri.

“Makanya, kita minta perusahaan untuk melaporkan tambahan data nomor rekening yang valid. Kita juga harap perusahaan jujur melaporkan berapa pekerja yang berhak menerima dan mereka juga adalah peserta aktif BPJamsostek. Ini hak mereka dan tak boleh di zholimi,” jelas, Arief Budiarto.

Meski dalam prosesnya pemerintah sangat mengimbau agar mencantumkan nomor rekening bank Himbara. Namun untuk nomor rekening tetap akan diterima selama data kepemilikannya terverifikasi sesuai dengan nama dan NIK penerima.

“Begitu juga untuk non ASN juga berhak menerima subsidi ini. Kami prinsipnya menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan pemerintah dan kami akan menyiapkan data sebagaimana yang dipersyaratkan,” ujar dia.

Arief menambahkan pelaksanaan program ini memerlukan peran serta semua pihak serta peran aktif pelaku usaha. BPJAMSOSTEK Sumbagsel juga menghimbau agar perusahaan tertib dalam pembayaran iuran salahsatunya dengan melaporkan upah pekerja atau bagi yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJAMSOSTEK dapat segera didaftarkan.

“Saya rasa momentum ini dapat kita jadikan sebagai momentum transformasi baik transformasi ekonomi maupun transformasi karakter sebagai Warga Negara yang baik untuk mematuhi regulasi dimana perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJAMSOSTEK dan bagi para pekerja ini adalah hak mereka untuk mendapatkan perlindungan,”ujar dia. (dav)

 

LEAVE A REPLY