BPD Merger ATM  

0
638

 

RADAR PALEMBANG – Terbatasnya jaringan Bank Pembangunan Daerah (BPD), membuat pemerintah brencana menggabungkan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BPD. Keterbatasan jaringan BPD yang terfokus di local, membuat kepercayaan masyarakat terhadap BPD kian berkurang.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Fatahuddin mengatakan, pertimbangan lain pengabungan mesin ATM BPD juga bertujuan untuk efisiensi BPD.

“Kalau digabung BPD tak harus buka cabang diseluruh provinsi yang dinilainya tidak potensial,” kata dia, Rabu (10/6).

Dikatakan, beberapa BPD telah menyatakan sepakat di antaranya, PT Bank DKI (Bank DKI), BPD Riau Kepri, BPD Bali, BPD Nusa Tenggara Timur (BPD NTT), BPD Jawa Tengah (BPD Jateng), BPD Kalimantan Tengah (BPD Kalteng), BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (BPD Sumselbabel).

Kemudian, BPD Kalimantan Timur (BPD Kaltim), PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), dan BPD Sulawesi Selatan dan Barat (BPD Sulselbar), BPD Sulawesi Tenggara (BPD Sulteng), BPD Nusa Tenggara Barat (BPD NTB), BPD Kalimantan Barat (BPD Kalbar), BPD Sulawesi Utara (BPD Sultra), dan BPD Papua. “Baru ada 15 bank yang setuju, sisanya masih menunggu kepastian,” jelasnya.

Ditambahkanya, untuk memulai penggabungan perlu penyatuan informasi dan teknologi, tampilan ATM, produk, jenis layanan dan komponen inti lain. Melalui penyatuan ini bank) yang kecil terangkat oleh yang besar, yang belum lengkap terangkat oleh yang belum lengkap, sehingga semua platform jadi sama. “Prinsipnya, butuh IT yang terintegrasi,” tukasnya.

Namun, meski beberapa bank telah menyatakan sepakat pihaknya belum berani berkomentar kapan hal tersebut akan dilakukan. Apalagi, semua pemegang saham BPD adalah pemerintah daerah. “Semuanya masih mengunggu kebijakan pemerintah pusat, kalau kami OJK mendukung wacana tersebut,” tukasnya.

Kepala Pengawas Perbankan OJK Sumsel, Ahmad Darimy menambahkan, pengabungan ATM BPD tersebut atas dasar efisiensi dan menciptakan kekuatan daya saing BPD dalam rangka menuju masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang akan dilakukan pada akhir tahun ini.

Memang, untuk perbankan akan efektif berlaku pada 2020 mendatang. Namun hal tersebut perlu diantisipasi sejak deni, sebelum persaingan perbankan semakin ketat. “Kalau MEA berlaku kemungkinan akan banyak bank asing yang akan ekspansi ke Indonesia,” imbuhnya.

BPD tidak memiliki jaringan nasional maka perlu dilakukan pengabungan ATM. “Kalau tidak BPD bisa tersingkir bersaing. Sebab masyarakat juga pasti memilih bank yang memiliki layanan jaringan luas,” katanya. (tma)

LEAVE A REPLY