Berulang, Gas 3 Kg Kosong Lagi!

0
242
Ilustrasi Gas Kosong

RADAR PALEMBANG– Seringnya pemberitaan terkait sulitnya masyarakat mendapatkan gas elpiji 3 kg, tampaknya tak menjadi perhatian untuk perbaikan di kemudian hari. Nyatanya, pantauan Radar Palembang, (Minggu, 2/8/2020) seluruh warung di Km 5 dan Pakjo yang biasanya menjual gas 3 kg mengakui kosong, hanya tabung gas kosong terpajang di warungnya.

Mulai dari Sepanjang Jalan Srijaya, Jalan Mandi Api, Jalan Talang Ratu, Jalan Mawar di kawasan Km 5, berlanjut ke kawasan Pakjo, jalan Pembangunan, Jalan Irigasi hingga jalan besarnya yakni Jalan Inspektur Marzuki, semua pedagang di warung yang biasa menjual gas 3 kg menyatakan kosong.

Hal ini diakui beberapa pedagang sudah terjadi beberapa hari terakhir. Permasalahan klasik dan terus berulang ini, tampaknya tak pernah mendapatkan solusi, padahal peruntukan gas tabung berwarna hijau ukuran 3 kg ini, bagi masyarakat rumah tangga kelas menengah ke bawah.

Pengamat Kebijakan Perkotaan Palembang, Bagindo Togar, Minggu (2/8) mengatakan tabung gas 3 kg ini, distribusinya ke konsumen (rumah tangga,read) kelas menengah ke bawah, tapi nyatanya dipergunakan semua kelas (termasuk pelaku usaha,read), kadang banyak warung menggunakannya, padahal mereka (pedagang,read) dapat keuntungan besar.

Bahkan, sambung Bagindo, mereka (pedagang,read) banyak volume pemakaiannya, dalam semalam bisa 3 hingga 4 tabung (elpiji 3 kg,read), akibatnya konsumen (rumah tangga,read) tidak bisa tercover (tercukupi,read) kebutuhannya. “Pemerintah, cukup melakukan pengawasan terhadap penggunaan tabung hijau (elpiji 3 kg,read) ini karena bersubsidi.”

Apalagi, lanjut dia, pengusaha kuliner ini menggunakan tabung gas hijau, juga pecel lele, roti bakar, jualan gorengan dimana mereka selalu memposisikan sebagai pengusaha tidak mampu, padahal keuntungan yang mereka raup itu luar biasa, apalagi sampai 3 tabung gas 3 kg dalam semalam.

Memang, akui dia, prinsip pedagang harus mencari untung setinggi-tingginya, tapi ini akan berdampak kepada penerima yang berhak, dalam hal ini masyarakat karena ini produk bersubsidi. Sekarang, kata Bagindo, bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan terhadap distribusinya ke konsumen.

Ia menambahkan, ini merupakan tugas pemerintah daerah, karena sifatnya (gas 3 kg,read) subsidi, pemda jangan anggap dirinya hanya birokrasi saja, lakukan juga tugasnya termasuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, bila perlu libatkan RT dan RW, pemerintahan tingkat terbawah.

Posisi RT dan RW, kata Bagindo, bisa mengawasi dan memberikan laporan, lalu ada level pemda yakni Lurah, juga harus bergerak memastikan pengguna gas tersebut tepat sasaran, jangan banyak pelaku usaha yang menggunakannya dibandingkan masyarakat rumah tangga.

Bagindo menegaskan, harus ada tindakan nyata agar persoalan ini tak selalu berulang, bahkan setiap bulannya masih menjadi masalah bagi masyarakat, untuk sekedar memasak, tak ada jaminan untuk itu. “Ini persoalan klasik, bertahun-tahun tidak pernah selesai. Sepanjang tidak ada pengawasan yang efektif maka ini akan kembali berulang,”tegas Bagindo.

Belum lagi, dalam pengawasan Bagindo, banyak juga orang yang dikategorikan mampu secara ekonomi tapi menggunakan gas elpiji bersubsidi. “Banyak gedung-gedung (rumah mewah,read) bukan menggunakan warna biru (tabung gas elpiji,read) yang 12 kg,”ungkap Bagindo.

Untuk mengharapkan kesadaran masyarakat akan tujuan barang subsidi, diakuinya memang sulit, apalagi tabung gas elpiji itu sifatnya praktis, selain murah juga gampang (mudah,read) didapatkan. “Kalau pengusaha mau ditempel stiker Pengusaha Miskin Penerima Subsidi, jadi dapat menggunakan gas 3 kg? Tapi kan nggak mau pengusaha ditempel stiker itu,”ujar dia.

Sementara itu, Region Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel PT Pertamina, Rifky Rakhman Yusuf dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan belum ada respon untuk memberikan tanggapan, baik melalui pesan WhatsApp dan layanan Short Massage Service atau SMS. (dav)

 

 

LEAVE A REPLY