Berikut 10 Raperda Banyuasin yang Resmi Disetujui Pansus

0
381
Bupati Banyuasin H Askolani bersama jajaran DPRD Kabupaten Banyuasin menyepakati rancangan peratuan daerah terbaru.

RADAR PALEMBANG – Setelah melalui rangkaian panjang sidang paripurna dari tanggal 3-11 Februari 2020. Sebanyak 10 rancangan peraturan daerah  resmi disetujui Pansus DPRD Banyuasin dalam Rapat Paripurna  Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Banyuasin, kemarin.

Bupati Banyuasin H Askolani mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan khususnya unsur pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) I, Pansus II, dan Pansus III DPRD Kabupaten Banyuasin yang telah menyetujui 10 raperda.

”Dengan disetujuinya Peraturan ini dapat menjadi pedoman dasar hukum dalam rangka menyusun program kerja guna memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pelayanan  guna mewujudkan  Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera,” tegas Bupati Askolani.

Ia menambahkan dalam raperda yang telah disetujui ini masih terdapat usul, saran, dan pendapat dan perlu dilakukan perbaikan agar dapat diteruskan kepada Gubernur Sumatera Selatan agar dapat memperkokoh landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

“Dengan demikian kepada seluruh perangkat daerah terkait apabila peraturan ini telah menjadi peraturan daerah apa yang kita cita-citakan pelaksanaan pembangunan segala bidang  menuju Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera bisa tercapai,” tutupnya. (tri)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

  1. Tentang Pelayanan Publik.
  2. Tentang Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Banyuasin.
  3. Tentang Irigasi.
  4. Tentang Program Beasiswa Kuliah.
  5. Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
  6. Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Sei Sembilang.
  7. Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi  Bagian Wilayah Perencanaan

Perkotaan Pangkalan Balai.

3 Rancangan Peraturan Daerah Perubahan

  1. Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Peraturan Daerah.

  1. Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa

Umum.

  1. Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa

Usaha.

LEAVE A REPLY