Arniza Nilawati : UMKM Desa Tanjung Raja Tanjung Enim Butuh Perhatian Pemda

0
490
Anggota DPD RI Dapil Sumsel Arniza Nilawati, S.E., M.M pose bareng dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua PKK, Ketua Forum Pemuda Desa, Ketua Karang taruna, Masyarakat Desa Tanjung Raja Kec.Tanjung Enim, Kab. Muara Enim Selasa (24/12/2019).

 

 

RADAR PALEMBANG, Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Tanjung Raja Kec.Tanjung Enim, Kab. Muara Enim kalah bersaing penyebabnya karena pendampingan yang diberikan pemerintah baru terbatas pada pelatihan kerja saja tanpa action.

“UMKM saat ini memang sangat membutuhkan perhatian terutama masalah permodalan dan pemasaran produk. Dan permodalan ini nantinya bisa didapatkan dari pengelolaan BUMdes yang membutuhkan sinergi yang baik dari pemimpin desa dan masyarakat,”ungkap Anggota DPD RI Dapil Sumsel Arniza Nilawati, S.E., M.M saat Hearing Forum tentang Peran Masyarakat dan BUMN dalam mendukung Pengembangan Usaha BUMDes dan Pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh termasuk masyarakat Difabel dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Ketua PKK, Ketua Forum Pemuda Desa, Ketua Karang taruna, Masyarakat Desa Tanjung Raja Kec.Tanjung Enim, Kab. Muara Enim Selasa (24/12/2019).

Menurut Arniza, untuk pemasaran seharusnya juga diperhatikan masalah kemasan produk UMKM. Bahkan, bila perlu pemerintah daerah perlu mendirikan sebuah tempat khusus yang mengurus soal kemasan produk UMKM agar nilai jual tinggi. “Kemasan yang baik akan membuat pembeli tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan,”katanya.

Lebih jauh Arniza juga menjelaskan tentang masyarakat Difabel yang tidak boleh disampingkan karena mereka juga bagian dari masyarakat yang mempunyai peran penting dalam kemajuan desa. Selain tentang produk yang kalah bersaing dan masyarakat Difabel, dalam diskusi dengan Senator Dapil Sumsel tersebut warga juga sempat mempertanyakan beberapa hal Pertama tentang teknis penerapan kartu sakti bapak Jokowi dan progres waktu penerapannya, apakah akan sampai ke pelosok desa atau tidak. Kedua tentang program PKH yang dirasa belum tepat sasaran, karena masih ada dilingkungan desa setempat warga yang tidak punya penghasilan tetapi tidak termasuk sebagai penerima manfaat. Ketiga, desa sangat memerlukan berbagai penyuluhan dan pelatihan kerja sebagai upaya meningkatkan kemampuan SDM lokal agar dapat menunjang pelaksanaan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Keempat Kepala Desa memaparkan penerapan SISKEUDES belum efektif dikarenakan terbatasnya akses jaringan internet dan kurangnya kemampuan perangkat desa mengaplikasikan digitalisasi system. (sep)

LEAVE A REPLY