Arniza Nilawati Puji Konsep Baru PT Pegadaian Wilayah III

0
251
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan Arniza Nilawati, S.E, M.M pose bersama kepala PT Pegadaian Wilayah III Sumbagsel Selasa (10/3/2020).
RADAR PALEMBANG, PT Pegadaian Wilayah III mengedepankan pelayanan extra yaitu menerapkan konsep pelayanan di mall dimana loket berdampingan dengan coffeebar untuk meraih perhatian masyarakat agar masyarakat merasa nyaman. Hal ini  diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil)  Sumatera Selatan  Arniza Nilawati, S.E, M.M usai  bersilaturahmi dengan PT  Pegadaian Wilayah III Sumbagsel Selasa (10/3/2020).
pose bareng dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan (Dapil)  Sumatera Selatan  Arniza Nilawati, S.E, M.M didepan kantor PT  Pegadaian Wilayah III Komplek Palembang Squere Selasa (10/3/2020)
         Menurut Arniza, konsep ini adalah konsep yang baru bagi wilayah III Sumbagsel dimana terdapat layanan instansi yang antimainstream yakni menambah jam layanan sampai malam sesuai jam operasional mall pada umumnya, Sabtu minggu layanan tetap buka dan menghilangkan kesan formal dengan menempatkan loket didalam cafe (coffeebar). “Ini konsep  baru yang layak di puji,”katanya
         Arniza juga mengatakan, PT  Pegadaian telah menjalankan program PKBL dan CSR yang melibatkan UMKM dalam kemitraan untuk mendukung program pengembangan UMKM yang sedang digalakkan pemerintah. “Pegadaian Wilayah III Sumbagsel saat ini membina ternak ikan, tenun songket Palembang, mudik gratis, bank sampah dan mendirikan kampung binaan bekerjasama dengan pemerintah kota Palembang,”ujarnya.
         Arniza juga menjelaskan dalam kegiatan reses tersebut ada beberapa usulan dari PT.Pegadaian Wilayah III Sumbagsel. Pertama, pemerintah daerah harus  mendukung program CSR untuk fokus pada satu program agar penyaluran CSR dapat tepat sasaran. Kedua, perlu pola pengumpulan yang lebih jelas dari forum CSR yang dibentuk pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program CSR  dari berbagai instansi agar tidak terjadi tumpang tindih. Ketiga, perlu partisipasi pemerintah daerah yang mengatur distribusi CSR dari instansi-instansi yang ada di daerah tersebut agar distribusinya merata dan menjangkau seluruh daerah.(sep)

LEAVE A REPLY