Arniza Nilawati Pantau Kinerja BPKP Provinsi Sumsel

0
140

Terkait Pengawalan Penanganan Pandemi Covid 19

RADAR PALEMBANG, Anggota DPD RI Dapil Sumsel Arniza Nilawati SE MM melakukan dialog dengan perwakilan Badan Pemerika Keuangan Provinsi (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan Pengawalan Akuntabiitas Penanganan Pandemi Covid 19 yang dilakukan pemerintah daerah Selasa (19/5/2020).

Menurut Arniza, dalam pengawalan tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan
Pertama, Refocussing yakni memberdayakan inspektorat di masing masing pemerintah daerah dengan guidance yang diberikan langsung oleh BPKP. Selanjutnya menindaklanjuti kebijakan perubahan APBD terkait dengan peralihan anggaran penanganan pandemi covid-19 “Ditahap ini terdapat 2 Pemerintahan daerah di Provinsi Sumsel yang belum mengajukan APBD Perubahan tahap 2,”katanya.

Setelah itu, mensosialisasikan kepada pemerintah daerah yang tidak konsisten terhadap APBD “Tahap ini BPKP Sumsel mengawasi anggaran Rp I Trilliun (Tahap 1) dan Rp 2,4 T (Tahap 2) dana penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Sumsel untuk semua bidang : kesehatan, pendidikan, keuangan dan social,”katanya.

Arniza juga mengungkapkan, dalam diskusi tersebut BPKP mengemukakan adanya perbedaan data terkait jumlah penduduk miskin dan penerima bantuan. “Data yang beragam ini bersumber dari beberapa kementrian yang melakukan perhitungan masing-masing. Hal ini sedikit menyulitkan proses pengawasan,”ujarnya.

Arniza juga mengungkapkan bahwa BPKP Prov Sumsel juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dapat membuat kebijakan dengan lebih mengaktifkan peran masyarakat sebagai pengawas langsung setiap kebijakan keuangan sebagai bentuk tindakan transparansi. ”Dalam pengawasan, BPKP terkendala etik “kerahasiaan data” yang dijalankan setiap lembaga perbankan terkait proses rekonsiliasi penyaluran bansos,”jelasnya.

Arniza menambahkan berdasarkan informasi dari BPKP saat ini terdapat 9 Pemerintah daerah dari 17 Pemerintahan daerah/kota yang sudah mengirmkan data APBD Perubahannya terkait peralihan Dana Desa ke penanganan pandemi covid-19 dan terdapat 6 Pemerintahan daerah/kota yang telah mencairkan APBD Perubahan.(sep)

LEAVE A REPLY