Apa Kabar APBN 2016 ?

0
1111

 

RADAR PALEMBANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 mengalami pembahasan alot di DPR. Badan Anggaran (Banggar) DPR mencatat, beberapa komisi belum melaporkan kesepakatan pagu anggaran. Sementara anggaran 2015 menyisakan dua bulan lagi.

Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit‎ menuturkan, di antaranya adalah Komisi I dengan mitranya yaitu Kementerian Pertahanan. Ahmadi menyampaikan ada beberapa perdebatan di pagu pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Di komisi terjadi perkembangan bahwa ada yang persoalkan ada anggaran Menhan kok terlalu kecil, itu kan ada yang mengatakan tidak sesuai dengan Perpres, harus ada penambahan alusista 1,5% setiap tahun,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/).

Kemudian adalah Dana Desa yang telah disepakakati Rp 47 triliun. Namun ‎ada beberapa fraksi yang menilai jumlah tersebut masih kecil, sebab diatur dalam UU bahwa setiap desa harusnya mendapatkan Rp 1 miliar. “‎Anggaran desa minimal Rp 1 miliar per desa. Tetapi di dalam klausul UU sesuai dengan kemampuan negara,” imbuhnya.

Kemudian adalah anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sebelumnya disepakati sekitar Rp 43 triliun.‎ Ini menjadi persoalan karena ada beberapa fraksi yang menganggap dananya terlalu besar, sementara realisasi dari PMN pada 2015 masih rendah. “Kemudian PMN itu banyak disorot, pemerintah ajukan, kalau nanti kemudian ada yang salah. Di situ nanti fungsi pengawasan kita, bukan kemudian ini nggak boleh itu nggak boleh,” ujar Ahmadi.

Ahmadi menuturkan, dalam postur sementara APBN yang disepakati adalah Rp 2.095,7‎ triliun, berbeda dari yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengajuan pada 16 Agustus 2015. Akan tetapi, ini disebabkan adanya perubahasan asumsi makro ekonomi yang turut mengubah beberapa pagu.

“Karena kita turunkan asumsi pertumbuhan dan ICP (Indonesia Crude Price/harga minyak mentah Indonesia). Jadi ketidakpuasan satu komisi dengan yang lain karena anggaran itu gak bisa dijadikan alasan. Tiap komisi minta Rp 274 triliun, nggak mungkin dipenuhi dari mana uangnya‎,” kata Ahmadi.

Anggaran Banyak Dipotong

Dalam rapat Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 19 Oktober 2015, diputuskan bahwa anggaran belanja pemerintah dalam RAPBN 2016 dikurangi 4 persen. Akibatnya, semua kementerian dan lembaga pemerintah terkena pemotongan anggaran. Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemotongan anggaran sampai Rp 1,3 triliun dari total anggarannya dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 30 triliun.‎

Meski anggarannya untuk tahun depan berkurang Rp 1,3 triliun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tenang-tenang saja. Sebab, pihaknya yakin bisa kembali mendapat tambahan anggaran pada saat pembahasan RAPBN-P 2016 di bulan Februari 2016 nanti. “Nggak masalah ditunda, ini kan soal waktu saja,” kata Amran usai rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10).

Pemotongan anggaran ini, dia menambahkan, juga tidak akan menganggu kinerja kementeriannya. Sebab, program-program yang terkena dampak pengurangan anggaran bukan merupakan program prioritas Kementan.

Program yang menyangkut 7 komoditas yang mendapat perhatian utama Kementan, yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, gula, dan daging sapi, tidak dipotong anggarannya. “Anggaran yang ditunda adalah anggaran yang tidak menjadi skala prioritas. Jadi produksi 7 komoditas pangan utama tidak akan terganggu.” paparnya.

Angaran-anggaran Kementan yang dikurangi atau dihapus misalnya anggaran pengembangan ubi kayu, anggaran penelitian, dan sebagainya.‎”Yang dipotong itu misalnya pengembangan ubi kayu, penelitian, semuanya di luar komoditas strategis,” tutup Amran.

Hambatan Pengesahan RAPBN 2016

 

  • Kementerian Pertahanan. Ada beberapa perdebatan di pagu pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
  • Dana desa yang telah disepakakati Rp 47 triliun. Namun ‎ada beberapa fraksi yang menilai jumlah tersebut masih kecil, sebab diatur dalam UU bahwa setiap desa harusnya mendapatkan Rp 1 miliar.
  • Anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sebelumnya disepakati sekitar Rp 43 triliun.‎ Ini menjadi persoalan karena ada beberapa fraksi yang menganggap dananya terlalu besar.

(ang)

 

LEAVE A REPLY