Anita: Saya Pribadi Tolak BPJS

0
543

 

 

RADAR PALEMBANG  – Sikap tegas ditunjukan Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati. Ia dengan tegas menolak pelaksanaan BPJS yang dinilai malah menyulitkan masyarakat. Anita yang dibincangi di DPRD Sumsel kemarin (31/3) mengatakan sejak awal dirinya sudah menolak penerapan BPJS. “Sejak awal saya sudah menolak. Ini saya selalu pribadi. Tulis besar-besar tidak apa-apa,” ujarnya.

Penolakan ini ujar Anita bukan tanpa alasan. Ia melihat sistem yang diterapkan malah membuat masyarakat semakin sulit mendapatkan layanan kesehatan. Bahkan meski ia mendapat fasilitas BPJS sebagai wakil rakyat Anita tidak pernah menggunakannya sama sekali.

“Ribet sekali, saya sakit kepala harus rujukan. Saya lagi di Jakarta misalnya, masak harus pulang dulu ke Gandus karena tinggal di sana. Kan itu bukan emergency. Nah, belum sampe ke Gandus sudah hilang. Repot harus bolak-balk. Beda kalau rembes seperti dulu di mana saja bisa, nanti diklaim,” ujarnya.

Anita pun mengatakan dibandingkan dengan program milik Pemprov Sumsel Jamkesmas dan Jamsoskes semesta jauh lebih baik. Masyarakat tidak perlu repot bisa menggunakan KTP sebagai bukti warga Sumsel. “Saya inginnya dan banyak masukan dari masyarakat lebih baik program Sumsel. Namun tahun depan ini tidak ada lagi, tidak lagi dianggarkan, tahun ini terakhir. Mengingat pemerintah harus mengalokasikan dananya untuk BPJS,” katanya.

Terkait itu pula ia menolak bila premi BPJS kesehatan dinaikkan. Anita menilai pelayanan belum maksimal dibandingkan kontribusi dan nilai kemanusian dalam memberikan kesehatan belum layak. Sebelum menaikkan premi seharusnya BPJS Kesehatan melakukan perbaikan pelayanan terlebih dahulu. Apalagi, untuk berobat harus muter-muter demi rujukan dan rujukan.

“Saya menolakn tidak memiliki kekuatan untuk menolak, tapi secara politis akan kita awasi pelaksanaan dan pelayannnya, bahkan sampai ke pusat. Kalau masih belum maksimal, kita minta kembalikam lagi saya kepada program. Audit dululah. Kalau katanya rugi cek dulu kenapa,” pintanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Nopran Marjani. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengatakan sebaiknya pemerintah menunda kenaikan premi BPJS sebelum meningkatkan pelayanan baik secara fasilitas maupun tindakan medis. “Coba lihat, banyak pasien operasi tertunda, pasien rujuk tak ada kamar dan lainnya. Seharusnya boleh naikkan tapi prasarana dan pelayana perbaiki dulu. Mereka menaikkan BPJS wajar, jika bagus. Tapi faktanya kurang, masyarakat banyak tertolak,” tukasnya.(rul)

LEAVE A REPLY