Alex: Masih Ada Pejabat Diincar BNN

0
643

 

 

RADAR PALEMBANG-Gubernur Sumsel Ir Alex Noerdin menyerahkan surat pemberhentian terhadap Bupati Ogan Olir (OI) AW Nofiandi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan surat pengangkatan Wakil Bupati OI Ilyas Panja Alam, sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati. Menurut Alex, masih ada lagi para pejabat terkait narkoba yang menjadi incaran Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Adanya keputusan dari Mendagri ini telah memberikan memberi efek jera. Menurut BNN masih ada lagi, pertanyakan kepada diri sendiri,” terangnya, Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (21/3).

Gubernur menjelaskan, pengaruh dari penggunaan narkoba tidak akan hilang dalam waktu yang cukup lama. Meski, untuk tes urin telah terbebas dari narkoba. Pada saat dilakukan tes pada rambut, masih dapat terdeteksi, meski sudah 2 tahun lalu mengkonsumsi narkoba. “Jejak narkoba, kalau di urin bisa hilang 3 hari, tapi di rambut 2 tahun masih terlacak. Makanya berhentilah, hati-hati,” pintanya.

Menurutnya, bahaya penyalahgunaan narkoba tidak lagi menggerogoti para anak-anak muda. Melainkan, para generasi muda dan tua telah mulai terpengaruh mengkonsumsi barang haram tersebut. “Narkoba bukan hanya anak muda, generasi tuo melok-melok,” paparnya.

 

Pengacara Protes

Sementara itu, Parangacara AW Nofiandi, Febuar Rahman menilai putusan pemberhentian dari Mendgari itu tergesa-gesa dan sarat dengan muatan politis. Menurutnya, putusan itu menunjukan adanya tujuan dan motif dibalik penangkapan kliennya yang belum genap dua pekan.

“Seharusnya kita ikuti mekanisme yang ada dan juga azas praduga tidak bersalah. Dengan begitu cepatnya dilakukan pemberhentian ini dapat menunjukan tujuan dan motif┬ádari penangkapan Ofi (sapaan Nofiadi),” kata Febuar, Senin (21/3).

Selain itu, ungkap Febuar, Mendagri telah melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Biasanya, jika kepala atau wakil kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, mereka hanya dilarang menjalankan tugas dan kewenangan.

Sementara kepala daerah baru dapat diberhentikan begitu telah berstatus terdakwa. Adapun pemberhentian baru dapat dilakukan setelah kepala daerah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Seperti halnya Ofi yang dinyatakan Badan Narkotika Nasional (BNN) positif pengguna narkoba jenis sabu-sabu, harusnya baru dapat diberhentikan setelah adanya putusan pengadilan.

“Mendagri melakukan tindakan yang terburu-buru dan diluar mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah. Seharusnya kita harus mengikuti mekanisme yang ada dan juga azas praduga tidak bersalah. Saya tegaskan, siapapun tidak berhak menghakimi atas perbuatan siapapun yang dianggap salah, kecuali hakim di pengadilan seperti yang tertuang dalam Pasal 78 s/d pasal 81 UU No. 23 tahun 2014,” tegas Febuar. Setelah mengeluarkan SK pemberhentian terhadap Ofi, Mendagri juga telah mengeluarkan SK terhasap pengangkatan Ilyas Panji Alam sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati OI. SK mengangkatan bahkan telah diserahkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin kepada Ilyas, di Graha Bina Praja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, beberapa saat lalu. (jpnn)

 

BAGIKAN
Berita sebelumyaAlex Puji Wako Prabumulih
Berita berikutnya25 Tahun Jadi Biksu

LEAVE A REPLY