Ajukan Pemblokiran Tanah ke BPN

0
84

RADAR PALEMBANG – Polemik sengketa tanah yang dialami oleh Kartila kembali bergulir. Rabu (25/11/2020) H Indra Cahaya MD SE SH MH selaku kuasa hukum Kartila bersama Pengacara Chairil Adjis dan Patners mengajukan pemblokiran tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas tanah milik kliennya seluas 24 hektare yang telah dibeli atau dibebaskan oleh Koperasi PDAM Tirta Musi Kota Palembang.

“Tanah seluas 24 hektare itu sudah dijual oleh oknum masyarakat yang kemudian dibeli oleh koperasi PDAM. Padahal, tanah tersebut masuk dalam wilayah tanah milik klien saya yang total luasnya 200 ha,” jelas Indra.

Untuk itu, lanjut Indra, pihaknya sudah mengajukan ke BPN Kota Palembang untuk pemblokiran. “Kami minta BPN untuk tidak menerbitkan surat apapun terhadap tanah tersebut. Dan kami peringatkan kepada semua masyarakat dan juga pihak terkait, jangan ada transaksi di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan kami, apabila terjadi transaksi kami akan mengajukan ke ranah hukum,” tegas dia.

Menurutnya, tanah seluas 200 hektare milik kliennya tersebut sudah diproses BPN Palembang dan beberapa bagian sudah ada sertifikatnya. “Sisanya masih proses. Nah ini jangan sampai dimanfaatkan masyarakat untuk dijual belikan dengan pihak manapun. Jika ini terus berlanjut dan pihak terkait menunjukkan surat mereka, maka kami tak hanya memberi peringatan, tetapi kami akan keluarkan bukti surat hak milik klien saya dan dibawa kerana hukum. Baik ke PTUN atau pun ke kepolisian untuk dipidanakan,” tegasnya.

Sementara itu Kartila selaku pemilik tanah mengatakan, pihaknya sudah berusaha untuk mencari solusi, namun belum ada titik terang. “Kami memiliki bukti kuat hak milik yang memiliki riwayat dan dasar asli dari pemilik adalah atas nama Husman Majid. Sebenarnya koperasi PDAM itu korban, karena membeli dari masyarakat yang tidak jelas. Tapi, seharusnya teliti dulu sebelum membeli,” urainya.

Sementara Rahmat, Ketua Koperasi PDAM Tirta Musi Palembang membenarkan adanya pembelian tanah di kawasan tersebut.
“Koperasi melakukan pembelian lahan dengan warga yang menunjuk tim perwakilan untuk pengurusan penjualan tanah mereka. Kami koperasi meminta batasan lahan yang akan dijual ke koperasi dengan pemasangan patok perbatasan lahan. Jika nanti dalam pengukuran lahan ada warga lain yang merasa itu tanah milik mereka, silahkan mereka konfirmasi dengan tim perwakilan warga. Karena kami hanya ingin membeli lahan yang sudah tidak bermasalah dan sudah diselesaikan masalahnya,” pungkasnya.(spt)

LEAVE A REPLY