769 Perusahaan Dilimpahkan ke Kejaksaan

0
113

 

 

 

 

 

RADAR PALEMBANG ,– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatra Bagian Selatan telah menyerahkan surat kuasa khusus untuk 769 perusahaan kepada Kejaksaan sebagai upaya badan tersebut menindak perusahaan yang tidak patuh.

 

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Arief Budiarto, mengatakan pihaknya menjalin kerjasama dengan Kejaksaan untuk menindak perusahaan yang tidak patuh dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya.

 

“Pemberi kerja wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun pada praktiknya masih banyak yang menyimpang dari aturan,” katanya di sela acara sosialisasi, monitoring dan evaluasi bersama Kejaksaan se-Sumbagsel, Selasa (15/5).

 

Menurutnya, kerjasama tersebut cukup efektif yang tercermin lebih dari 50 persen jumlah perusahaan yang ditindak melalui SKK kembali patuh.

 

“Dari 769 perusahan itu sudah patuh sebanyak 418 perusahaan dengan realisasi iuran sebesar Rp13,58 miliar dari piutang sebesar Rp32,51 miliar,” katanya.

 

Sedangkan untuk proses Pra SKK per April 2018 sebanyak 746 perusahaan dan perusahaan yang sudah patuh sebanyak 400 perusahaan dengan realisasi iuran sebesar Rp18,72 miliar.

 

Arif mengemukakan sebetulnya pemberian SKK tidak serta merta diserahkan langsung kepada perusahaan ‘bandel’ karena pihaknya terlebih dulu menempuh cara persuasif.

 

Adapun kriteria perusahaan yang tidak patuh itu mulai dari pelanggaran piutang, menunggak iuran dan perusahaan daftar sebagian.

 

“Kami harus membuat pemberkasan yang lengkap untuk mengajukan SKK ke Kejaksaan dan sampai saat ini belum ada gugatan perdata karena pemulihannya berhasil,” katanya.

 

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis menambahkan, pihaknya mencatat hampir 30 persen dari 552.047 perusahaan yang menjadi peserta badan tersebut tidak patuh dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerjanya.

 

Menurutnya, seringkali perusahaan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari hanya mendaftarkan sebagian program saja hingga menunggak iuran.

 

“Di lapangan memang banyak terjadi kendala, ada perusahaan yang belum daftar ada pula yang sudah daftar tapi kurang tertib atau dengan jumlah pekerja yang tidak sebenarnya ,” katanya.

 

Untuk itu, pihaknya sudah berupaya melakukan tindakan persuasif terhadap perusahaan yang tidak patuh supaya hak pekerja pulih.

 

Dia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan juga menempuh berbagai cara supaya hak tenaga kerja dalam mendapat perlindungan dari perusahaan lebih cepat, salah satunya dengan menggandeng Kejaksaan RI.

 

Dia mengemukakan pihak kejaksaan bisa bertindak lebih cepat dan efektif melalui surat kuasa khusus (SKK) yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan.

 

“Kalau kejaksaan sudah bertindak, cepat sekali, hasilnya pada 2017 lalu saja terdapat 7.770 perusahaan yang dikirimkan SKK dan hak tenaga kerjanya menjadi pulih,” katanya.

 

Ilyas menambahkan untuk mendukung penegakan regulasi, fitur baru di aplikasi BPJSTKU yang dimiliki  BPJS Ketenagakerjaan memberikan kanal pelaporan yang aman dan reliable.

 

Fitur tersebut memungkinkan pengguna aplikasi untuk dapat menginformasikan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait ketidaksesuaian data upah status masa aktif tenaga kerja dan perkiraan jumlah karyawan yang sebenarnya.

 

Ilyas menjelaskan pentingnya tenaga kerja mengetahui hal tersebut karena akan menentukan besaran hak yang akan mereka dapat nantinya.

 

“BPJSTKU ini akan membantu tugas regulator dalam melakukan penegakan regulasi. Pekerja bisa langsung menginformasikan data yang tidak sesuai dan dijamin kerahasiaannya,” katanya.

 

Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Syarifudin mengatakan Korps Adhyaksa siap mendukung program dan kegiatan BPJS Ketenagakerjaan terutama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

 

“Bidang Datun Kejaksaan memiliki fungsi pertimbangan hukum sebagai ‘jurus ampuh’ untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan TUN yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.(tma)

 

 

 

LEAVE A REPLY