25 Persen Lahan Tak Bersertifikat

0
572
foto :ilustrasi lahan

RADAR LAHAT, RS – Bangunan dan lahan yang ada di Kabupaten Lahat masih banyak yang belum memiliki sertifikat, meskipun kesadaran masyarakat untuk mengurus SHM (Surat Hak Milik) mulai meningkat tetap saja harus terus disosialisasikan, apalagi mayoritas protes yang sering dilakukan masyarakat dilatari oleh sengketas kepemilikan lahan.

Kepala Kantor Pertanahan Lahat Arifin Nur mengatakan, sebanyak 25 persen tanah di Bumi Seganti Setungguan belum memiliki sertifikat, sehingga pentingnya status lahan harus segera diketahui masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak dikemudian hari untuk itu pihaknya kedepan akan melakukan langkah sosialisasi kepada masyarakat agar segera mengurus sertifikat atas lahan yang dimiliki. “Kesadaran masyarakat mengurus sertifikat sudah tinggi dimana 75 persen tanah warga sudah bersertipikat,”ujarnya.

Dijelaskannya, jarak tempat tinggal yang jauh masih menjadi alasan warga untuk sungkan mengurus sertifikat. Dan untuk persyaratan kepengurusan yakni foto copi KTP, foto kopi kartu keluarga (KK), SPT PBB tahun terahir serta surat-surat tanah seperti suratk asal tanah,  apakah tanah waris, jual beli atau tanah hibah.

“Jika surat menyurat lengkap, pihaknya menjamin langsung memproses pembuatan sertifikat. Tidak akan dipersulit, kalau ada pegawai saya yang mempersulit laporkan dengan saya.  Temui saya, di ruangan atau di jalan. Laporkan, akan kita sanksi,” immbuhnya.

Ditambahkannya, untuk legalitas tanah yang dimiliki akan membrikan banyak manfaat dan tidak akan tumpang tindih. Selain itu, kalaupun memerlukan dana, sertipikat bisa dijadikan agunan. Jadi, manfaatnya sangat banyak. Bahkan, pengurusan sertifikat juga bisa memberikan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Yakni melalui BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan).

“Sistem perhitungannya, apabila harga tanah diatas Rp60 juta, maka BPHTBnya sebesar 5 persen dari harga tersebut. Jika harga tanah Rp70 juta, maka BPHTB-nya 5 persen dari Rp10 juta. Selisih Rp70 juta di kurangi RP60 juta, yakni 10 juta. Jadi yang dikenai BPHTB sebesar 5 persen hanya Rp 10 juta,” pungkasnya. (man)

LEAVE A REPLY